PUBLIS.ID, JEMBER - Kenaikan iuran BPJS mulai 1 Januari 2010 mendapat sorotan banyak pihak. Anggota DPR RI dari PKB, Nihayatul Waghfiroh dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS yang menurutnya memberatkan. Bahkan, vidio Nihayah viral di media sosial saat menyatakan penolakannya.

Selain Nihayah, hari ini Minggu 24 November 2019, anggota DPRD Jawa Timur dari PKB, Umi Zahro juga dengan tegas menolak kenaikan iuran BPJS. "Prinsipnya, dalam perjuangan kami tidak setuju dengan kenaikan iuran BPJS," ujar Umi Zahro usai Serap Aspirasi (Reses) di gedung PCNU Jember.

Aturan kenaikan BPJS tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, ujar Umi, tegas menolak adanya kebijakan-kebijakan yang tidak pupulis--khususnya terkait dengan kenaikan BPJS. Umi menyarankan pemerintah melakukan penyesuaian-penyesuaian pada anggaran BPJS.

Mengenai pembayaran BPJS kepada rumah sakit, sambung Umi, pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran kepada pemerintah kabupaten maupun kota supaya ditalangi lebih dulu.

Kata Umi, saat ini langkah yang penting dilakukan adalah pendekatan preventif, di mana menyadarkan masyarakat utamanya kelas 2 dan 3 agar sadar untuk membayar iuran BPJS.

Menaikkan iuran BPJS, menurut Umi bukan solusi yang tepat sebab persoalan BPJS terletak pada kesadaran masyarakat untuk membayar iuran. Oleh karenanya, Umi mengajak masyarakat untuk sadar membayar BPJS.

Umi menghimbau agar pemerintah kabupaten maupun kota benar-benar memperhatikan penalangan iuran BPJS kepada rumah sakit. Sebab, hal tersebut kata Umi menyangkut masalah obat, para medis, masyarakat yang menderita penyakit kronis.

BPJS itu penting. Namun demikian, Umi Zahro menilai hidup sehat itu lebih penting, agar terhindar dari penyakit yang sekiranya tidak tercover oleh rumah sakit, "Mari membangun hidup sehat, itu paling penting," ajaknya. (RF).