PUBLIS.ID, JEMBER – Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten Jember, Widarto, S,S menggelar kegiatan reses masa persidangan I tahun 2026 di kantor DPC partai yang berada di Daerah Pemilihan (Dapil) II. Kegiatan tersebut menjadi momentum untuk menyampaikan laporan kinerja sekaligus menyerap aspirasi masyarakat, Sabtu,14 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Widarto menjelaskan bahwa reses merupakan bentuk pertanggungjawaban anggota DPRD kepada masyarakat yang telah memberikan amanah melalui pemilihan umum.
“Reses ini adalah laporan kinerja sekaligus serap aspirasi. Kami dipilih oleh rakyat dan tuan saya rakyat, sehingga wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah kami kerjakan selama masa sidang di DPRD,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang disampaikan dalam reses tersebut adalah persoalan penataan ruang dan penanganan banjir di wilayah Jember. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya dilakukan setelah bencana terjadi, tetapi harus dilakukan secara preventif.
Menurutnya, salah satu penyebab banjir adalah kerusakan di kawasan hulu sungai dan lemahnya pengendalian tata ruang. Beberapa daerah hulu yang perlu dijaga antara lain kawasan sekitar hulu sungai, dimulai dari sungai Jompo, jelas dari Klungkung, kalau Bedadung dari Jelbuk dan sekitarnya, hingga wilayah Silo dan Tempurejo yang menjadi bagian dari aliran Sungai Mayang.
“Jika hutan di kawasan hulu tidak dijaga dan banyak lahan di alihfungsikan menjadi perumahan maka daerah resapan air akan hilang. Akibatnya banjir dan longsor terjadi, dan yang paling terdampak adalah masyarakat di wilayah hilir seperti kota, Rambipuji hingga Balung,” jelasnya.
Selain itu, Widarto juga menyoroti berbagai program pemerintah yang sedang berjalan di daerah seperti Makanan Bergizi Gratis (MBG). Ia menegaskan masyarakat harus berani memberikan kritik maupun masukan apabila menemukan kekurangan dalam pelaksanaannya.
“Kalau masyarakat mengawal program pemerintah, justru itu untuk menjaga agar program tersebut berjalan baik. Kritik dan masukan bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperbaiki, jika ada yang mengintimidasi laporkan” tegasnya.
Isu lain yang juga menjadi perhatian adalah potensi kenaikan harga kebutuhan pokok. Ia meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah antisipasi agar inflasi tidak semakin membebani masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan.
“Jika tidak diantisipasi sejak awal, harga kebutuhan pokok bisa semakin naik. Kasihan ibu-ibu rumah tangga yang harus mengatur belanja sehari-hari,” katanya.
Widarto menambahkan bahwa beberapa aspirasi dan masukan dari DPRD mulai mendapatkan respon dari pemerintah daerah. Salah satunya terkait penataan ruang yang kini mulai ditangani melalui pembentukan satuan tugas khusus.
Di sisi lain, ia juga menyinggung persoalan perizinan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai belum memenuhi standar kelayakan, termasuk terkait Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
“Banyak SPPG yang belum memiliki sertifikat kelayakan higienitas dan sanitasi yang ditutup sementara (DiSuspend). Jika persyaratan itu belum dipenuhi, maka tidak seharusnya izin operasional dikeluarkan,” tegasnya.
Ia berharap para pelaku SPPG segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar dapat beroperasi secara legal dan memberikan pelayanan yang aman bagi masyarakat. Melalui kegiatan reses ini, berbagai aspirasi masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan di DPRD untuk mendorong kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat. (Wahyu)
