Selasa 30 Juni 2020

Warga yang Belum Pernah Terima Bantuan Menjadi Prioritas Pemkab Jember

Oleh Redaksi, PUBLIS

PUBLIS.ID, JEMBER - Pemerintah Kabupaten Jember memfokuskan Bantuan Sosial (Bansos) khusus untuk warga yang belum pernah menerima bantuan. Total, ada 40 ribu orang yang terdata di DTKS, dan belum pernah terima bantuan.

"Ini dulu yang akan kami eksekusi, sambil lalu mengontrol di lapangan," ujar Bupati Jember dr. Faida MMR, dalam dialog interaktif di RRI, Selasa, 30 Juni 2020. Kata dia, Bansos dibagi dua macam. Pertama, untuk mereka yang miskin. Kedua, untuk mereka yang terdampak Covid-19.

"Mereka yang terdampak Covid-19, sejatinya tidak miskin. Mereka ini terdampak, sehingga dari segi pendapatan berkurang. Mereka tidak tidak bisa bekerja. Banyak juga orang yang dirumahkan," terangnya.

Data mereka yang terdampak diambil dari berbagai macam sumber. “Kalau perusahaan itu laporan ke Dinas Tenaga Kerja. Ini yang di-PHK. Ini yang dirumahkan tanpa penghasilan sama sekali. Ini yang dirumahkan dengan penghasilan 50 persen. Data itu kami olah untuk menjadi sasaran mereka yang terdampak, namanya tenaga kerja terdampak,” ucap bupati.

Sampai saat ini lebih dari 2 ribu tenaga kerja terdampak yang mendapat bantuan dari Pemkab Jember. Masih banyak penerima bantuan dari Pemkab Jember melalui dinas-dinas terkait. Misalnya Dinas Perhubungan memasukan data terdampak dari insan transportasi, sopir angkutan, ojek pangakalan, ojek online, termasuk tukang parkir.

Dinas Pendidikan langsung melakukan pendataan terhadap PKL yang bekerja di halaman sekolah dan kantin sekolah begitu sekolah diliburkan. Terdata hampir 5 ribu PKL yang terdampak. Dinas Pertanian melakukan pendataan melalui kelompok tani, gabungan kelompok tani, dan buruh tani yang terdampak.

Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan mendata pembantu jagal yang terdampak pasar hewan ditutup yang berakibat tidak ada lagi kegiatan jagal di Rumah Pemotongan Hewan (RPH). Ada juga para nelayan, guru ngaji, para lansia, dan duafa.

“Mereka semua adalah hasil pendataan di lapangan, yang memenuhi 14 kriteria Kemensos untuk masuk data DTKS, dan data ini akan kita ajukan menjadi DTKS untuk menggantikan data DTKS yang sudah layak diwisuda,” ungkapnya. (*)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga