Selasa 04 Mei 2021

Warga Desa Gumukmas Jember Mediasi dengan Mantan Kades Terkait Uang Balik Nama

Oleh Redaksi, PUBLIS

Warga Desa Gumukmas saat mendatangi Polsek Gumukmas, Doc: Tahrir for Publis

PUBLIS.ID, JEMBER - Puluhan warga Desa Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember berbondong-bondong mendatangi Mapolsek Gumukmas untuk melakukan mediasi terkait kasus biaya balik nama hak kepemilikan tanah.

Warga berharap uang biaya balik nama dikembalikan kepada warga, sebab sudah bertahun-tahun akte tanah tidak kunjung selesai, sementara balik nama kini sudah dialihkan ikut program PTSL dengan biaya cuma 300 ribu.

Mediasi kali ini buntut dari pelaporan sejumlah 30 lebih warga yang merasa dirugikan dalam kasus ini dan menuntut pihak pemerintah Desa dalam hal ini mantan Kepala Desa Gumukmas Bambang Winarko dan perangkat desa yang terlibat agar bertanggungjawab mengembalikan uang yang sudah dibayarkan lunas.

Hasil konfirmasi terhadap sejumlah warga diperoleh beberapa keterangan, nilai uang yang sudah masuk bervariasi, mulai dari 1,5 juta, 5 juta hingga 10 juta. Sejak awal pengajuan, uang tersebut juga sudah dibayarkan lunas kepada beberapa petugas, diantaranya mantan Kepala Desa Gumukmas Bambang Winarko, mantan Sekretaris Desa Gumukmas MN Yusuf dan perangkat desa lainnya, seperti Nur Salim.

Sutrisno warga Dusun Kebonan Desa Gumukmas mengungkapkan, 4 tahun yang lalu Ia bersama 3 saudaranya mengurus balik nama akte tanah dengan diminta biaya 2,5 juta rupiah per orang. Waktu itu uang tersebut diterima langsung oleh Bambang Winarko saat masih menjabat Kepala Desa Gumukmas.

"Biaya 2,5 juta mbayar langsung ke Pak Kades Bambang. Dia langsung datang ke rumah," ujar Sutrisno. Namun demikian, kata dia, sampai dengan saat ini akte tanah atas nama dirinya tidak kunjung selesai. Justru yang keluar akte tanah atas nama 3 saudaranya ini.

"Sudah lama sekitar 4 tahun. Semua orang 4 sama saudara saya, yang 3 keluar tinggal punya saya belum," tuturnya. Kini Sutrisno berharap uang yang sudah masuk dikembalikan. Uang tersebut saat itu dikumpulkan dengan susah payah dari hasil berhutang.

"Istri saya tiap kali menanyakan ke Pak Kades selalu alasan belum turun, padahal uang itu dapat ngutang," ucap Sutrisno.

Senada juga disampaikan Tirami, Ia mulai mengurus balik nama akte tanah 3 tahun yang lalu. Saat itu Tirami dimintai uang untuk biaya balik nama sebesar 6 juta rupiah lebih, sudah dibayarkan lunas diterima langsung oleh perangkat desa Nursalim.

Begitu pula dengan warga bernama Fathonah, Ia meminta biaya balik nama sebesar 7 juta rupiah yang sudah lunas sejak 2013 agar dikembalikan. Saat itu yang menerima uang mantan Sekretaris Desa MN Yusuf.

"Selama bertahun-tahun menanti surat akte tanah yang saya ajukan tak kunjung jadi. Setiap ditanyakan ke Kantor Desa selalu dijawab dengan alasan akte belum jadi, masih dalam proses," katanya.

Kini permohonanya dialihkan ke program PTSL. "Saya mengajukan 2013 ditarik hampir 7 juta. Saya diikutkan PTSL tapi suratnya masih menunggu," katanya.

Sementara Kanit Reskrim Polsek Gumukmas usai memimpin mediasi menyampaikan, mediasi antara warga pelapor dengan mantan Kepala Desa Bambang Winarko sudah ada titik temu. "Mantan Kepala Desa Bambang bertangungjawab akan mengembalikan uang biaya mutasi warga yang menjadi tuntutan warga mengembalikan haknya yaitu biaya akta yang belum jadi, " kata Amin.

Lebih lanjut Amin menambahkan, meskipun yang laporan ke Polisi sekitar 33 warga, pihaknya masih belum melakukan penyidikan lebih lanjut. "Kalau masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan ya monggo, jika tidak kalau memang ada bukti cukup kuat kita lanjut ke proses penyidikan," imbuhnya.

Sementara mantan Kepala Desa Gumukmas Bambang Winarko menyatakan, bagaimana pun dirinya tetap bertanggung jawab atas pengaduan warga. "Apa yang dilaporkan oleh warga tetap saya bertanggungjawab, karena di sini petugas lapangan ada ikut hadir," ujar Bambang.

Ia mengakui sebagian uang memang sudah Ia Terima dan sebagian lagi ada yang langsung ke Perangkat Desa. Menurutnya ada beberapa faktor kenapa proses pengajuan balik nama akte tanah selama bertahun-tahun tidak kunjung selesai, padahal warga pemohon sudah melunasi semua biaya yang diminta.

"Mungkin ada salah satu ahli waris yang belum datang, belum tanda tangan dan sebagainya, " terangnya. Bambang berdalih, bisa jadi Camat waktu itu belum bisa tanda tangan karena kendala persoalan tidak punya surat tugas atau sebab lainnya.

"Tapi karena ini sudah menjadi hak mereka karena ada suatu kesalahan atau kami secara pribadi maupun perangkat kami, kami minta maaf kami tetap bertanggung jawab, " ucap Bambang.

Kontributor: Tahrir
Publiser: Robith Fahmi

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga