Minggu 15 November 2020

Terkait Pengembalian Pejabat Pemkab Jember, Pospera Pertanyakan Netralitas Irjen Kemendagri

Oleh Redaksi, PUBLIS

Ketua Pospera Jember Ricki Tumanggor

PUBLIS.ID, JEMBER - Peran Tumpak Haposan Simanjuntak sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI dalam mutasi 366 pejabat Pemkab Jember dipertanyakan Ketua DPC Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Jember, Rickhardo Hasudungan Tumanggor.

"Saya melihat ada kejanggalan dalam mutasi jabatan tersebut," ujar Ricky, Sabtu 14 November 2020 di kediamannya. Ia berpendapat bahwa seluruh pegawai ASN wajib menjaga netralitas.

"Soliditas dan jiwa korps dalam menyikapi situasi politik yang ada agar tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan dan ketidaknetralan," kata Ricky.

Menurut nahkoda ormas pendukung Jokowi ini, dalam Pasal 13 Angka 13, PP 53/2010 dijelaskan, hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

Semisal, kata dia, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

"Saya tidak mengerti, sebenarnya ini disengaja untuk memperkeruh keadaan politik atau ketidakpahaman Inspektur Jenderal Kemendagri dalam memahami keputusan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KASN dan Ketua Bawaslu RI tentang Pedoman Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020," papar Ricky.

Ricky mempertanyakan posisi Irjen Kemendagri itu ASN apa bukan. "Kalau dia ASN seharusnya tidak merekomendasi untuk mengadakan pelantikan pejabat di saat masa kampanye. Mendagri harus memerintahkan Satgas Pengawasan Netralitas Pegawai ASN untuk memeriksa indikasi ketidaknetralan ini," jelasnya.

Kalau tidak diperiksa, kata dia, ini jadi preseden buruk bagi netralitas ASN di seluruh Indonesia. "Kalaupun itu Riksus dan harus dilaksanakan, masa kampanye seperti saat ini jelas sangat politis. Ini indikasi ketidaknetralan yang saya maksud," tandasnya. (Fahmi)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga