Sabtu 06 Juni 2020

Sepucuk Surat dari Bupati Jember untuk Bawaslu

Oleh Redaksi, PUBLIS

PUBLIS.ID, JEMBER – Bupati Jember dr. Faida MMR mengirimkan sepucuk surat jawaban kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember yang berisi klarifikasi dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang seiring dengan surat Bawaslu Jember Nomor 585/KJI-07/PM.06.02/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020 dan Nomor 591/KJI-07/PM/06.02/V/2020 tertanggal 30 Mei 2020 yang ditujukan kepada Bupati Jember tentang undangan klarifikasi.

Surat Bupati Jember tertanggal 31 Mei 2020 tersebut memuat 8 poin jawaban kepada Bawaslu Jember, pertama menjelaskan Pasal 30 huruf b undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menyebutkan dugaan pelanggaran yang menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten untuk menindaklanjuti adalah dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan.

Bahwa dalam isi surat Bawaslu Jember kepada Bupati Jember sama sekali tidak menyebut ketentuan pasal ayat atau bagian dari UU Nomor 10 Tahun 2016 yang diduga telah dilanggar oleh Bupati Jember. Hal ini berakibat syarat formil sutau dugaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undanganpemilihan tidak terpenuhi dan menjadikan isi surat Bawaslu Kabupaten Jember ini menjadi kabur (obscuur libel).

Point kedua, berisi penjelasan bila KPU melalui surat keputusan nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/111/2020 yang ditandatangani ketua KPU Arief Budiman pada 21 Maret 2020telah resmi memutuskan dan menetapkan penundaan tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam rangka upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Poin ketiga, pada tanggal 4 Mei 2020 telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan gubernur, bupati dan wali kota menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 201A ayat (2) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 ini disebutkan bahwa Pemungutan suara serentak Pilkada yang ditunda akan dilaksanakan pada bulan Desember 2020.

Poin keempat, meskipun telah ada Perppu Nomor 2 Tahun 2020 namun tahapan Pilkada yang sebelumnya telah ditunda oleh KPU belum secara resmi telah ditetapkan untuk dilanjutkan kembali. Hal ini dikarenakan ketentuan Pasal 122A ayat (3) Perppu Nomor 2 Tahun 2020 menyebutkan: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan waktu pelaksanaan Pemilihan serentak lanjutan diatur dalam Peraturan KPU”, dimana saat ini Peraturan KPU dimaksud belum ditetapkan dan diundangkan dalam Berita Negara RI.

Poin kelima, mendasarkan pada pertimbangan mulai 21 Maret 2020 sampai saat ini tahapan Pilkada masih ditunda maka akibat hukumnya adalah tidak terdapat kewenangan bagi Bawaslu Kabupaten untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten termasuk di dalamnya kewenangan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan mengenai Pemilihan. Dasarnya adalah ketentuan Pasal 30 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota adalah mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

Poin keenam, Pasal 30 huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 secara terang dan jelas menyebutkan bahwa ruang lingkup tugas dan wewenang pengawasan Bawaslu Kabupaten adalah pada saat tahapan penyelenggaraan pemilihan berlangsung/berjalan. Sementara waktu (tempus) peristiwa/kejadian yang menjadi dasar undangan Bawaslu Jember perihal klarifikasi dugaan pelanggaran penyalahgunaan wewenang dan program oleh Bupati Jember dalam rangka penyaluran cadangan beras pemerintah untuk penanggulangan kerawanan pangan akibat Covid-19 di Jember terjadi ketika tahapan penyelenggaraan pemilihan sedang ditunda/tidak berlangsung.

Poin ketuju, surat Ketua Bawaslu RI Nomor 0266/K.Bawaslu/PM.00.00/04/2020 tanggal 30 April 2020 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Provinsi dan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran secara jelas menyebutkan di poin nomor IV angka 1 bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota wajib “membuat surat himbauan sebagai bentuk pencegahan terhadap larangan pemberian uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”. Surat ini bermakna bahwa Bawaslu RI memberikan arahan agar fungsi pencegahan Bawaslu Kabupaten lebih diutamakan ketimbang penindakan mengingat ketiadaan wewenang Bawaslu Kabupaten untuk memproses pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilihan selama tahapan penyelenggaraan Pilkada ditunda.

Sementara untuk poin terakhir, Bupati Jember telah menerima surat Bawaslu Jember nomor 555/ KJI-07/PM.00.01/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 perihal Himbauan. Surat ini merupakan tindaklanjut surat Ketua Bawaslu RI tanggal 30 April 2020. Adapun peristiwa penyaluran beras cadangan pemerintah untuk penanggulangan kerawanan pangan akibat Covid-19 terjadi sebelum adanya surat himbauan dari Bawaslu Jember.

Kepada media terkait suratnya untuk Bawaslu, melalui pesan WhatsApp Bupati Faida mengatakan bahwa Bawaslu telah melebihi kewenangan sehingga menjadi sorotan SKPP. Bahkan, kata Faida, Bawaslu sebenarnya memanggilpun tidak memiliki kewenangan tetapi justru membuat opini mangkir. Selain itu, Faida juga menilai Bawaslu tidak mempunya kewenangan untuk memanggil Kadinsos dan Kabulog, “Kadinsospun sudah menjawab bahwa tidak ada arahan dari bupati. Gambat Bupati dan Wabup adalah standar Pemkab yang rutin dilakukan termasuk untuk mencegah pungli dan menandai bahwa itu bantuan pemerintah,” jelas Faida.

Dikutip dari Pelita Online, Ketua Bawaslu Jember Imam Thobrony berdalih melakukan pemanggilan sebab adanya laporan dari masyarakat. “Kasus bantuan bansos kemaren, karena adanya laporan masyarakat ke kami, tentu kami harus menindak lanjuti dengan ketentuan memenuhi syarat formil dan materilnya juga, untuk itu kita melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan pihak terkait, namun setelah kami kaji, ternyata tidak ada unsur pasalnya, dan tahapan belum dimulai, serta belum ada pasangan calon, laporan tersebut kami hentikan,” ujar Thobroni.

Thobroni kekeh bila dirinya tidak melampaui kewenangan apapun, sebab kata dia sudah sesuai prosedur ataupun perbawaslu, bila tidak ditindak lanjuti laporan masyarakat yang memenuhi syarat formil materil, kata Thobroni justru Bawaslu yang salah. Dia juga mengomentari berita-berita yang menyiarkan markirnya bupati dipanggil Bawaslu, menurut Thobroni bila media tidak menulis judul yang provokatif nantinya tidak aka nada yang membaca. (*).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga