Selasa 15 Oktober 2019

Sepakat Revisi UU KPK, Seandainya Saya Anggota DPR RI

Oleh Redaksi, PUBLIS

Robith Fahmi saat menjadi pemandu acara dalam sebuah diskusi.

"KPK dipuji oleh banyak negara karena belum ditemui lembaga yang seperti KPK, berhasil menangkap koruptor sedemikian banyaknya," kira-kira demikian yang disampaikan Prof. Emil dalam acara Mata Najwa beberapa pekan yang lalu.

Saya rasa, pernyataan Prof. Emil ini sudah lebih dari cukup bagi saya menegaskan sikap sepakat adanya revisi UU KPK. Namun, apabila saya di posisi sebagai anggota DPR RI.

Alasan logisnya, sebagaimana yang disampaikan Prof. Emil, beliau sempat menyinggung proses pemilihan kepada Arteria, "Menghabiskan dana berapa anda sewaktu pencalonan, dari mana dananya?" tanya Prof. Emil pada politisi PDIP tersebut.

Sudah jelas bahwa pesta demokrasi kita sangat mahal, bukan hanya anggaran untuk penyelenggaraan melainkan juga cost politik calon besar. Oleh sebab itu, perlu adanya sedikit permainan untuk mengembalikan modal.

Apalagi, bila mencalonkan diri dari hasil menghutang. Disamping dituntut mengembalikan modal, tentu kurang baik rasanya bila tidak sekalian mendapatkan untung, sebab jabatan adalah peluang untuk sedikit mengambil zakat negara yang kemudian dibulatkan agar masuk ke kantong yang benar.

Adanya KPK yang super power tentu akan menghambat kinerja kami. Pada dasarnya, kami ingin bekerja lebih tenang, nyaman dan tanpa gangguan, kami sebagai anggota DPR tidak ingin bernasib sama seperti Setya Novanto atau Anas Urbaningrung atau Luthfi Hasan Ishaq.

Keberadaan KPK membuat kami merasa was-was, dredeg dan grogi saat berbicara profit oriented. Oleh karenanya, saya pribadi sebagai anggota DPR RI sepakat dengan UU KPK, perlu adanya Dewan Pengawas.

Namun, mekanisme pengangkatan Dewan Pengawas harus melalui DPR RI. Bila Dewan Pengawas ditunjuk oleh Presiden atau KPK. Maka, itu menjadi percuma. Idealnya, Dewan Pengawas dibentuk oleh DPR, sehingga saat komisioner KPK izin menyadap ke Dewan Pengawas, mereka (Dewan Pengawas) akan menyampaikan pada kami, bahwa diantara kami telah menjadi target. Sehingga, kami sesegera mungkin pura-pura baik.

Beberapa waktu lalu, sempat wawancara YLBHI Jakarta, Asfinawati SH. Ia mengatakan, adanya KPK menjadi ancaman serius bagi penerbit ijin yang ngawur hanya demi mementingkan untung.

Tentu apa yang disampaikan Asfinawati ini kurang nyaman di telinga. Bayangkan saja, seandainya saya menjadi anggota DPR RI. Bila saya memiliki sedikit kewenangan untuk proses menerbitkan ijin. Maka sudah selayaknya ini menjadi kesempatan yang tidak bisa ditunda, apalagi masih banyak hutan di negeri ini yang belum sepenuhnya gundul.

Di situlah saya akan mengambil peran sebagai anggota DPR yang dipercaya oleh rakyat. Namun, sayangnya saya bukan anggota DPR, hanya masyarakat kecil yang kerjaannya tidak jelas, menjadi DPR adalah mimpi yang terlampau jauh, meski saya berharap kelak bisa menggapainya. Dan, bila pun jadi, semoga istiqomah di jalur perjuangan bersama kaum mustadafin. Lalu, bagaimana dengan asalah narasi diatas, silahkan direnungkan!!!.     

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga