Rabu 21 Oktober 2020

Sekti Tolak Kedatangan KomnasHAM RI

Oleh Redaksi, PUBLIS

Sekti saat demo di depan Pemkab Jember, Doc: Edy/Publis.id

PUBLIS.ID, JEMBER - Ratusan petani di Jember yang tergabung dalam Serikat Tani Independen (Sekti) turun ke jalan menolak kehadiran KomnasHAM RI ke Jember lantaran dianggap telah gagal melakukan mediasi sengketa tanah di sejumlah titik, Rabu 21 Oktober 2020.

Bukan hanya Sekti, petani dari 11 titik yang bersengketa juga hadir memenuhi depan kantor Pemkab Jember, diantaranya dari
Serikat Petani Perjuangan (Siper), Kelompok Pejuang Tanah Ketajek (Kompak), Gerakan Masyarakat Untuk Petani (Gerasrut), Tim Penjuang Rakyat Mangaran (TPRM).

Gerakan Petani Mulyorejo Bangkit (GPMB), Pejuang Tanah Karangbaru (PTK), Gerakan Petani Gunung Gumitir (Gertag), Perkumpulan Petani Mumbulsari (PPM), Forum Silahturahmi Petani Gunung Gumitir (FSPG), Paguyuban Pejuang Tanah Pancer (PPTP), Persatuan Tani Curah wungkal (PTCW).

Ketua Sekti Muhammad Juma'in mengatakan, kehadiran KomnasHAM RI ke Kabupaten Jember berdasarkan surat yang diterima Juma'in tertanggal 6 Oktober 2020, no 798/K/Mediasi/X/2020 untuk melakukan mediasi kasus hak atas tanah antara warga Desa Curahnongko dan PTPN XXII di Kabupaten Jember.

Menurut Juma'in, langkah KomnasHAM tersebut adalah bentuk kemunduran. Selain itu, bukti akan carut-marutnya administrasi serta komunikasi Komnasham sendiri, sebab kata dia sudah ada rekomendasi final terhadap tanah di Desa Curah Nongko oleh Komnasham RI tertanggal 10 Juli 2015 no 063/R/Mediasi/FII/ 2015, namun sampai sekarang belum ada progres.

Juma'in lantas mempertanyakan kenapa harus dimulai dari awal lagi, ironisnya rekomendasi KomnasHAM di beberapa tempat terutama di wilayah Desa Mangaran, Ajung, tertanggal 24 September 2013, no 3.483/K/XII/2013, dan Desa Nogosari pada Tanggal 13 Nopember 2012, 2.587/K/PMT/XI/2012, dan 2013 juga sudah ada Rekomendasi final dari KomnasHAM namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjutnya.

"Untuk itu kami segenap anggota Serikat Tani Independen Kabupaten Jember dengan ini menyatakan sikap bahwa, kami menolak kehadiran dan mediasi yang akan dilakukan oleh Komnas HAM RI di Kabupaten Jember," tuturnya.

Selain itu, kata Juma'in, SEKTI Kabupaten Jember juga mendorong tim pelaksana harian Gugus Tugas Reforma Agraria / GTRA Kabupaten Jember agar segera melaksanakan tugasnya dalam menjalankan Reforma Agraria di Kabupaten Jember. (Fahmi)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga