Jumat 20 November 2020

Petualangan Sujibto, Sang Pemalsu Akta Yayasan Berakhir Setelah Kasasi Ditolak MA

Oleh Redaksi, PUBLIS

foto terpidana dari hasil screenshot video yang beredar, sesaat sebelum ditahan di Lapas Kelas II A Jember. Doc: Istimewa.

PUBLIS.ID, JEMBER – Petualangan Sujibto lari dari kesalahan akhirnya berakhir, pemalsu akta yayasan Ponpes Nurul Islam Al Hamidy, Desa Jambearum, Kecamatan Sumberjambe ini positif dipidana 5 bulan setelah kasasi yang diajukannya ke MA ditolak, Jum'at 20 November 2020.

Mulai tahun 2014 kasus ini bergulir, masuk persidangan tahun 2018. Perkara bermula saat Sujibto alias KH Amrun Nashir Musthofa memperbarui akta yayasan pada Juni 2014 lalu. Dia meminta notaris mengubah susunan pengurus yayasan dengan menyodorkan bukti surat pengunduran diri dari sejumlah pengurus.

Namun, surat pengunduran diri tersebut ternyata diketahui palsu. Hal tersebut terungkap setelah pengurus bernama Mesdari mengetahui namanya hilang dari akta yayasan berdasarkan foto copy akta pendirian yayasan dalam lembaran proposal, setelah ditelisik akhirnya Sujibto diseret ke meja hijau.

Sujibto dilaporkan ke polisi, proses penyidikan berjalan. Hasil berita acara pemeriksaan dari laboratorium kriminalistik menyimpulkan, tanda tangan atas nama Mesdari, yang sebagai barang bukti dalam kasus ini, ternyata palsu. Begitu juga dengan tanda tangan Kiai Abdul Rosyid, pengurus yayasan yang lain.

Berdasarkan bukti-bukti inilah, Sujibto diancam pidana yang diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP. Setelah melewati proses persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jember pada 26 Februari 2019, Sujibto dinyatakan bersalah. Terdakwa dipidana empat bulan penjara.

Namun, terdakwa tidak menerima putusan hakim PN Jember tersebut. Dia mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur.
Sidang banding justru menambah hukuman terdakwa menjadi semakin berat. Hakim memvonis lima bulan penjara.

Hasil banding tersebut rupanya tidak membuat Sujibto menyerah. Dia mengajukan kasasi ke MA. Namun upayanya lagi-lagi kandas. Pada 25 Oktober 2019, MA menolak permohonan kasasi dan menguatkan putusan PT sebelumnya. Bahkan, terdakwa diminta membayar biaya perkara sebesar Rp 2,5 juta.

Mesdari sebagai pelapor sekaligus saksi dalam kasus ini, mengatakan bahwa Sujibto sebenarnya masih kerabatnya, dia pernah dua kali diajak musyawarah secara kekeluargaan. Namun, tidak pernah datang karena alasan banyak kesibukan dan menyatakan akan patuh terhadap hasil rapat.

Nyatanya, kata dia, hasil rapat tersebut ditolak oleh Sujibto. Dia justru meminta agar rapat diulang dengan tempat dan waktu yang ditentukan Sujibto. Agenda rapat pun gagal, lantaran terdakwa bertindak sesuai kehendaknya sendiri.

Sujibto bahkan sampai mengeluarkan ancaman. “Berangkat dari sanalah, akhirnya tahun 2017 kami melapor ke Polres Jember. Hingga akhirnya yang bersangkutan diputus bersalah oleh pengadilan,” pungkasnya. (*)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga