Sabtu 21 November 2020

Pasca dr. Faida Cuti, Tatanan Pemerintahan Kian Amburadul

Oleh Redaksi, PUBLIS

Iwan Kusuma, Doc: Istimewa

PUBLIS.ID, SURABAYA - Pasca dr. Faida cuti dan Abdul Muqiet Arief menjadi Plt Bupati Jember kemudian menjalankan rekomendasi Kemendagri, tatanan Pemerintahan Kabupaten Jember kian amburadul sebagaimana yang disampaikan Aktivis Sekber Konsolidasi Rakyat untuk Demokrasi (KRD) sekaligus pendiri SD Inpres, Iwan Kusuma.

"Situasi politik dan birokrasi nampak semakin kacau. Situasi tersebut terjadi karena terdapat instrumen yang dilanggar," ujar Iwan Kusuma di Kantor Sekber KRD, Sabtu 21 November 2020.

Menurutnya, salah satu pelanggaran yang dilakukan adalah soal perombakan dan pelantikan pada tanggal 13 November lalu. Pelantikan sekaligus perombakan itu, telah melanggar pasal 7 Undang-Undang (UU) nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah (PP) pengganti UU nomor 1 tahun 2014, tentang pemilihan Kepala Daerah. Kepala Daerah, dilarang melakukan mutasi 6 bulan sebelum tanggal penetapan calon sampai akhir masa jabatan.

Iwan Kusuma berpendapat hal tersebut merupakan kesalahan yang sangat fatal. Seharusnya, sesuai UU pelantikan dan perombakan itu tidak dilakukan. Informasi yang diterima Iwan, mutasi dilakukan berdasarkan pada rekomendasi Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) 10 November 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan tekanan dari DPRD.

Menurut dia, rekomendasi tersebut tidak semerta-merta menggugurkan larangan pada UU. Selain itu, UU nomor 30 tahun 2014 tentang Adminstrasi Pemerintahan, Plt Bupati tidak berwenang melakukan perubahan status hukum aspek organisasi kepegawaian dan anggaran.

"Yang dimaksud status aspek hukum organisasi kepegawaian, termasuk melakukan mutasi jabatan. Sehingga, keabsahan mutasi tersebut dianggap cacat secara formil," terangnya.

Iwan mengatakan, selain cacat hukum, pada proses mutasi ada indikasi tidak netral. Sebab, pelantikan dilakukan terburu-buru dan tidak melalui mekanisme yang benar, yaitu ijin tertulis dari Kemendagri. Keputusan yang dilakukan dinilai tidak sah, termasuk penggunaan anggaran penanganan Covid - 19.

"Tindakan perombakan tersebut dapat diindikasikan sebagai KKN dan penyalahgunaan wewenang," tuturnya. Iwan meminta, Kemendagri bersama Satuan Tugas Pengawasan Kenetralan ASN dapat menyelesaikan semua permasalahan-permasalahan tersebut. Sesuai dengan pedoman birokrasi dan tata pemerintahan.

"Kalau melihat perkembangan hari ini, tergantung juga dengan tanggapan atau respon Gubernur Jawa Timur untuk mengesahkan anggaran daerah secepat mungkin. Daripada pembangunan Jember mengalami stagnasi," tandasnya. (RF).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga