Kamis 22 Oktober 2020

Mahasiswa Kembali Kepung DPRD Jember

Oleh Redaksi, PUBLIS

Massa aksi menyalakan flar, Doc: Fahmi/Publis

PUBLIS.ID, JEMBER - Ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Jember Menggugat (AJM) kembali turun ke jalan mengepung gedung DPRD Jember untuk menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Kamis 22 Oktober 2020.

Massa aksi yang dijadwalkan pukul 01.00 siang sudah di DPRD Jember, namun mundur dan baru jam 03.00 memenuhi bundaran DPRD. Sesampainya di bundaran DPRD, massa aksi secara bergantian melakukan orasi menuntut UU Cipta Kerja dicabut.

berdasarkan rilis yang diterima Publis.id, AJM menilai Pemerintah dan DPR RI telah melanggar konstitusi dengan penghianatan terhadap rakyat. Sebab Undang - Undang Cipta Kerja yang kontroversial dan banyak sekali mendapatkan penolakan dari semua kalangan masyarakat, mulai dari buruh, petani, nelayan hingga rakyat miskin kota.

Namum, tetap saja disahkan dalam kodisi masyarakat yang sedang resah karena pandemi covid - 19 yang tak kunjung teratasi. Dari seluruh kluster yang ada di Undang Undang Cipta Kerja, kesemuanya hanya untuk mengakomodir kepentingan pemodal.

Menurut AJM penderitaan rakyat akan semakin merajalela. Penindasan terhadap buruh dan rakyat kecil akan semakin kekal di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Rakyat miskin kota akan semakin dimiskinkan oleh pemerintah. Bumi gemah ripah loh jinawi akan diganti tumpukan besi industri Hal itulah yang kiranya cocok untuk menggambarkan betapa suramnya masa depan Indonesia atas disahkannya Undang – Undang Cipta Kerja.

Belum lagi tindakan represifitas terhadap demostrasi yang menyampaikan sikap pebolakan kian menjadi - jadi di pasca di sahkannya UU Cipta Kerja, kemudian penangkapan dan intimidasi kepada massa aksi untuk dipukul mundur secara tidak manusiawi.

Salah satu bentuk represi juga ditunjukkan lewat ancaman Menteri Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap
rektor yang membiarkan mahasiswanya bergabung dalam aksi protes penolakan UU Cipta Kerja.

Atas pertimbangan itu, Aliansi Jember Menggugat menyatakan :

1. Menolak dan Mengecam keputusan Pemerintah dan DPR RI dalam mengesahkan Undang - Undang Cipta Kerja karena dinilai jauh dari nilai - nilai Pancasila dan UUD 1945.

2. MOSI TIDAK PERCAYA kepada Pemerintah dan DPR RI karena kebijakan yang dibuat telah mengkhianati amanat konstitusi dengan hanya
mengakomodir kepentingan kaum pemodal dan meniadakan kepentingan rakyat.

3. Mengecam keras tindakan represif aparat dalam mengamankan aksi unjuk rasa karena menyampaikan aspirasi merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi. (Fahmi).

Redaksi

Publis.id berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga