PUBLIS.ID, INHIL - Salah satu guru MAN 1 Tembilahan, Kaspul buka suara atas keputusan sekolah yang tiba-tiba memotong gajinya secara paksa untuk membeli sepotong kain dengan harga tidak wajar.

"Setiap usulan untuk kemajuan, tentu saja akan disetujui dengan baik, asalkan ada kesepakatan bersama, apalagi untuk prestasi," ujar Kaspul kepada Publis, Senin 18 Oktober 2021.

Namun sayangnya, Kaspul mengaku keputusan yang diambil sekolah tanpa adanya kesepakatan, dirinya dipaksa membayar administrasi 50-100 ribu oleh sekolah dengan alasan untuk membayar tunjangan kerja (Tuken) Sertifikasi.

Kaspul menuding Kepala Tata Usaha (TU) dan Stafnya yang menjadi dalang dugaan Pungutan Liar. "Jika tidak sanggup membayar, maka uruslah  masing masing," katanya menirukan ancaman Staff TU, Khairiah.

Kaspul dengan tegas keberatan keputusan sekolah ini, apalagi dengan cara menekan untuk membayar administrasi. Dirinya merasa sebagai guru diperlakukan tidak adil, "Di mana keadilan Kepala Sekolah?" Tanya Kaspul kecewa.

Selain untuk bayar administrasi, Kaspul mengaku pihak sekolah memaksa guru untuk membayar kain batik dengan dalih untuk pembuatan seragam sebesar Rp 200.000, "Belum lagi jahit, kalau kita hitung perorang guru 2,5X200 ribu, menjadi 500 ribu rupiah," jelas Kaspul.

Kaspul berkata, pihak sekolah langsung memotong gaji para guru dari dana BP3. Setengahnya dibayarkan sekolah, "Saya mewakili para guru yang dipungli siap bertanggung jawab atas pemberitaan ini," tegas Kaspul.

Staff TU, Khairiah saat dikonfirmasi, mengelak atas tuduhan Kaspul. "Soal Sertifikasi yang berkaitan Tuken, itu hanya dugaan belaka, dan saya selama ini tidak pernah melakukan pungli," kilahnya.

Sementara Kepala TU, Riandi juga membantah terkait tudingan adanya pungli. "JIka ada seseorang mengatakan pungli itu tidak benar, dan mengenai lebih lanjut tentunya Kepala Sekolah yang lebih tahu," sebut Riandi mengelak.

Kepala TU dan Stafnya kompak mengelak tuduhan Kaspul. Demikian pula dengan Kepala Sekolah, Abdullah yang berkata bila tidak ada pungli, "Aertifikasi itu memang ada, tapi mengenai membayar admistrasi Tuken itu rasanya tidak ada," terangnya.

Mengenai baju seragam, Abdullah menjelaskan bahwa itu dipergunakan untu Hari Besar Kemenag, "Tapi karena kemarin Covid 19, maka gagal untuk dilaksanakan," ungkapnya.

Reporter: Rhama Melo
Publiser: Ammar