Sabtu 22 Agustus 2020

Kika dan Sepaham Kecam Serangan Siber Terhadap Akun Twitter Pandu Riono

Oleh Redaksi, PUBLIS

Koordinator KIKA, Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Dr. Herlambang P. Wiratraman, Doc: Istimewa

PUBLIS.ID, JEMBER - Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (Kika) dan Serikat Pengajar HAM Indonesia (Sepaham Indonsia) mengecam pembungkaman yang dilakukan dengan cara peretasan akun twitter Dr. Pandu Riono, peretasan terjadi pada hari Rabu malam 26 Agustus 2020.

Dr. Pandu yang juga aktiv di lembaga riset (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives/CISDI) dan pers (Tempo) tersebut sebelumnya mengkritik hasil riset obat kombinasi Covid-19 oleh tim Universitas Airlangga bekerjasama dengan TNI dan Badan Intelejen Negara/BIN.

Sebagaimana pers rilis yang diterima Publis.id, Sabtu 22 Agustus 2020. Peretasan lembaga riset CISDI juga terjadi kemarin. (Tempo, https://koran.tempo.co/read/berita-utama/457065/ramai-ramai-melacak-peretas-akunpandu?utm_source=dable).

Catatan KIKA dan Sepaham, serangan siber demikian, bukanlah pertamakali terjadi. Peretasan, doxing, persekusi, dan bentuk teror lainnya melalui media siber terus berulang. Namun, intensitasnya menguat di masa Presiden Jokowi, dan kian terlihat di masa pandemi Covid-19.

Paling menyedihkan, upaya penuntasan kasus demikian, tak pernah diungkap tuntas. Sehingga memperlihatkan kesan ketidakberdayaan negara melawan serangan siber.

Kebijakan pemerintah dikritik sebab belum menunjukkan efektivitasnya. Kematian meningkat dan mencapai 6418 orang sehingga fatalitas Indonesia tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Dengan total kasus positif sebanyak 147.211 orang (per 20 Agustus 2020).

Jumlah dokter dan perawat yang meninggal setidaknya sebanyak 100 orang (61 dokter dan 39 perawat per 12 Juli 2020). Dampaknya, layanan kesehatan terganggu dan mengancam pemenuhan hak masyarakat atas kesehatan.

Kasus serangan siber terhadap Pandu Riono, CISDI, dan Tempo, merupakan ancaman pembungkaman kebebasan ekspresi dan berpendapat, sekaligus kebebasan pers. Apa yang dialami Pandu pula ancaman terjadap kebebasan akademik, yang sesungguhnya upaya mencari kebenaran dan saintifikasi dalam koridor keilmuan.

Upaya tersebut dilindungi oleh Pasal 28C UUDNRI 1945 dan pula Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) maupun Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

KIKA dan SEPAHAM Indonesia sebagai wadah komunitas akademik dan pusat-pusat studi menyebut upaya peretasan akun media sosial terhadap Pandu Riono merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan serangan terhadap kebebasan akademik (Akun Twitter Epidemiolog UI Pandu Riono Diretas, YLBHI: Harus Diusut Tuntas, Tempo, 20 Agustus 2020, https://nasional.tempo.co/read/1377664/akun-twitter-epidemiolog-ui-pandu-riono-diretas-ylbhi-harus-diusut-tuntas/full&view=ok).

Berikut pernyataan sikap KIKA dan SEPAHAM Indonesia:

1. Serangan siber jelas merupakan bentuk pelanggaran HAM, khususnya kebebasan ekspresi, kebebasan akademik dan kebebasan pers. Pembiarannya dan tiadanya penegakan hukum (impunitas) justru memperparah situasi ancaman tersebut.

2. Mendukung setiap upaya akademisi dan institusi perguruan tinggi manapun dan dalam bentuk apapun untuk berpartisipasi serta mengembangkan saintifikasi dalam penanggulangan pandemi Covid-19 berdasarkan prinsip-prinsip kebebasan akademik;

3. Mengecam setiap intervensi dan politisasi terhadap aktifitas santifikasi, dan memastikan kerjasama dengan lembaga-lembaga non-akademik, seperti BIN dan TNI-AD tidak menekan otonomi institusi akademik maupun kebebasan akademik.

4. Mendesak semua pihak untuk berkomitmen politik menghormati Undang-Undang Dasar Negara RI (pasal 28C) dan Prinsip kewajiban HAM negara (Pasal 28I ayat 4), serta Prinsip-Prinsip Surabaya untuk Kebebasan Akademik yaitu Prinsip Kelima: Otoritas publik memiliki kewajiban untuk menghargai dan melindungi serta memastikan langkah-langkah untuk menjamin kebebasan akademik;

5. Mendesak kepada semua pihak yang terlibat dalam riset Covid-19 maupun saintifikasinya, menjaga prinsip keterbukaan, akuntabel termasuk kesediaan untuk kerjasama dalam mengembangkan tradisi kebebasan dan tanggung jawab akademik, sehingga menjadi kekuatan bersama dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

6. Menuntut negara melindungi dan menghormati kebebasan ekspresi, berpendapat, kebebasan pers serta kebebasan akademik, karena kritik di ruang publik dengan kompetensinya termasuk saat mengkritisi penanganan pandemi Covid-19 menjadi diperlukan, dan bagi pihak aparat penegak hukum, harus berdaya mengusut tuntas dan menegakkan hukum atas serangan siber. (*)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga