Rabu 23 September 2020

Hearing Batal Gara-Gara Imasco Tidak Hadir

Oleh Redaksi, PUBLIS

Salah satu alat berat yang siap mengembalikan irigasi ke sediakala namun batal, Doc: Tahrir for Publis.id

PUBLIS.ID, JEMBER - Hearing yang digelar Komisi A, B dan C di DPRD Jember membahas terkait relokasi irigasi batal digelar sebab pihak PT. Imasco Asiatic Puger tidak datang. Hearing sebelumnya, yang digelar pada Selasa kemarin sedianya telah mengundang Muspika Puger, Dinas PU Bina Marga Kabupaten Jember, PT.Imasco Asiatic, serta pihak kelompok petani pro (menerima relokasi) maupun pihak petani kontra (menolak relokasi), ternyata hanya Dinas PU Bina Marga dan perwakilan kelompok petani kontra saja yang hadir.

Salah satu perwakilan kelompok tani kontra Nurdiyanto mengatakan, sebenarnya kelompok petani pro datang di gedung DPRD, namun enggan masuk ke ruangan rapat. Katanya, pemicu batalnya hearing karena ketidakhadiran PT. Imasco, sehingga petani pro tiba-tiba membatalkan acara. "Karena imasco gak hadir maka kelompok petani yang pro ini tidak mau masuk," ujar Nurdiyanto melalui telepon selulernya.

Padahal, sambung Dia, acara hearing ini atas inisiatif dan permintaan dari kelompok petani yang pro sendiri. "Jadi setelah DPRD dapat surat dari kelompok tani yang pro, ditindak lanjuti dengan hearing yang mengundang semua pihak yang terkait, " tandasnya.

Nurdiyanto menerangkan, sebenarnya petani kelompoknya mengharapkan rapat hearing kali ini tidak ada, karena membahas masalah kompensasi. Padahal selama ini tidak pernah minta kompensasi apapun kepada pihak PT. Imasco. "Yang kita sayangkan itu kan undangan itu kok bicara masalah kompensasi, padahal kita tidak minta itu," terang Nurdiyanto.

Petani hanya minta keputusan untuk mengembalikan saluran irigasi ke tempat semula, tidak minta apa-apa selain itu.
Nurdiyanto menegaskan, ke depan pihaknya akan tetap memberikan tekanan-tekanan kepada pemerintah untuk meminta kejelasan, karena relokasi saluran irigasi yang dilakukan PT. Imasco ada indikasi pengrusakan aset negara.

"Kita tetap menolak tidak ada kompensasi.Saya mengharapkan irigasi itu dikembalikan secepatnya , sebab irigasi itu sumber mata pencaharian kita sebagai petani.Dikembalikan saja, biar tidak ada konflik di masyarakat, " pintanya.

Katanya, petani bertekad, akan terus berjuang bagaimana supaya permasalahan ini segera diselesaikan.Negara mempunyai kewenangan untuk mengembalikan saluran irigasi ke asalnya. "Semua yang dilakukan oleh Imasco itu melanggar hukum semua, tidak ada dasar hukumnya, perijinan tidak ada semua.Aset negara masak dibiarkan, " lanjutnya.

Sementara Ketua Komisi B DPRD kabupaten Jember Siswono saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler, hingga saat ini belum memperoleh jawaban. Diketahui konflik antara petani dengan PT. Imasco berawal pada tahun 2018. Guna kepentingan perusahaan, PT. Imasco merelokasi saluran irigasi pertanian yang telah ada sejak jaman kolonial Belanda.

Dampaknya pengalihan irigasi ini membuat sikap petani terbelah dua, sebagian ada yang setuju dengan kesepakatan, sebagian lagi lebih memilih sikap menentang dengan melakukan protes dan menggelar unjuk rasa. Saluran baru yang dibuat perusahaan itu merupakan uji coba, namun gagal karena aliran air tidak sampai ke hilir yang mengakibatkan sawah milik petani kekurangan air. Petani pun meminta saluran dikembalikan. (Fahmi/Tahrir)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga