PUBLIS.ID, JEMBER - Disahkannya UU Cipta Kerja atau Omnibus Law mendapat penolakan lapisan masyarakat dan mahasiswa. Bahkan, sudah ditolak sejak masih dalam draft RUU. Namun, DPR justru memanfaatkan kesempatan Covid-19, ketika masyarakat tidak diperbolehkan berkumpul, DPR justru mengesahkan UU Cipta Kerja.

"Akhirnya, besok seluruh lapisan masyarakat turun ke jalan bersama mahasiswa untuk menolak dan meminta UU yang merugikan buruh serta menguntungkan pengusaha ini dicabut," ujar Epsir, pemilik Cafe D'Jenius di daerah Mangli, tepat di baratnya kampus IAIN Jember, Rabu 7 Oktober 2020.

Mantan aktivis PMII ini mengaku besok cafenya tutup dan menginstruksikan karyawannya untuk turut serta aksi, "Besok karyawan saya wajibkan turut serta aksi bersama mahasiswa dan organisasi buruh di depan DPRD Jember, bila cafe tutup tapi tidak ikut demo ancamannya saya pecat," tegas Epsir.

Epsir mengaku merasa terpanggil hatinya ketika melihat penguasa semena-mena. Baginya, UU Cipta Kerja tidak lebih dari Undang-Undang sampah yang kentara dengan nuansa pesanan untuk melanggengkan para oligarki dan pengusaha menambah pundi-pundi kekayaannya namun dengan cara memeras keringat kaum buruh.

Lebih dari itu, sambung Epsir, menghilangnya Analisis Dampak Lungkungan (Amdal) di UU Cipta Kerja mempertegas keserakahan para penghuni Senayan untuk menggundul hutan dan menghabiskan SDA negeri ini, "Mau dibawa kemana negeri ini ke depan, bila UU Cipta Kerja disahkan. Mahasiswa dan seluruh lapisan masyarakat jangan percaya bila diminta Judical Review, berkaca pada BPJS yang naik setelah rakyat menang Presiden kembali mengeluarkan Perpres kenaikan BPJS," ungkap Epsir.

Epsir berjanji, besok bersama Karyawannya akan berada di garda terdepan orasi agar UU Cipta Kerja segera dicabut, "Selama UU Cipta Kerja belum dicabut, maka selama itulah karyawan Cafe D'Jenius akan turun aksi bersama mahasiswa dan masyarakat, kalau pun harus bersama-sama ke Jakarta, kami akan berangkat," tegas Epsir. (Fahmi).