Jumat 13 November 2020

Dinilai Politis, SK Pengembalian 366 Pejabat Pemkab Jember Dilaporkan ke Bawaslu

Oleh Redaksi, PUBLIS

Husni Thamrin saat membuat laporan di kantor Bawaslu Jember, Doc: Fahmi/Publis

PUBLIS.ID, JEMBER - Plt Bupati Jember Muqiet Arief melakukan pengembalian 366 pejabat Pemkab Jember yang dilantik sebelum 3 Januari 2018 kepada posisi semula sebagaimana KSOTK Perda No.3/2016.

Keputusan pengembalian 366 pejabat ini tertuang dalam Keputusan Bupati Jember No.821.2/152/414/2020 tertanggal 13 November 2020.

Saat sambutan, Muqiet Arief mengaku berat melakukan pengembalian 366 pejabat ini, "Bukan hanya menguras emosi dan perasaan karena memang berat," ujarnya, Sabtu 13 November 2020.

Warga Jember, Husni Thamrin menilai pengembalian 366 pejabat Pemkab Jember ini berbau politis sebab Sekda Mirfano kalau melihat tahunnya 2017-2018, posisinya Kepala Dispenda, harusnya kembali ke posisinya.

"Saya menilai ini politis dan ada kepentingan besar di balik ini, kalau untuk kepentingan politis semakin kacau kabupaten ini, ini menyelesaikan masalan dengan menimbulkan masalah lagi," terang Thamrin.

Thamrin menyebut sebagai warga negara yang juga warga Jember melaporkan persoalan ini kepada Bawaslu dengan terlapor Plt Bupati Jember dan Sekda Mirfano karena telah melakukan pemindahan yang menurut Undang-Undang dilarang.

"Pengembalian ini dilarang sebelum mendapat persetujuan dari Kemendagri sebagaimana dalam pasal 71 undang-undang no 10 tahun 2016 tentang perubahan undang-undang no 1 tahun 2015 tentang Perpu No 1 tahun 2014," ungkapnya.

Pengacara senior di Jember ini menjelaskan bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang pemilihan Gubernur, bupati dan Walikota, jelas disebutkan ketiganya dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan Menteri.

"Data yang kami pegang, pengembalian jabatan tersebut belum mendapatkan ijin tertulis dari Kemendagri bahkan rekomendasi dari KASN itu diwajibkan koordinasi dengan Gubernur Jawa Timur," ucapnya.

Namun, lanjut Thamrin, proses itu tidak dilalui dan ini menurut undang-undang masuk dalam kategori pelanggaran pemilu, "Kami berharap Bawaslu segera menindak lanjuti ini, ada waktu 3 hari bagi Bawaslu untuk mengkaji apabila terdapat bukti permulaan," tuturnya.

Apabila terjadi tindak pidana pemilu, Thamrin menegaskan bahwa Bawaslu wajib meneruskan ke Gakumdu sementara Gakumdu punya waktu 7 hari sampai menyerahan berkas ke Kejaksaan.

"Biarlah diuji, kalau memang terjadi pelanggaran harus diusut. Apalagi, secara kapasitas Plt tidak boleh melantik, mutasi yang berdampak strategis ini tidak boleh bagi Plt," jelasnya.

Thamrin menyampaikan bahwa pelantikannya aneh sebab Kop Suratnya bupati namun yang bertanda tangan Wakil Bupati sementara dalam undang-undang pasal 71 UU No 10 Tahun 2016 jelas dilarang.

Menurut Thamrin ini berpotensi digugat ke PTUN, "Saya yakin kalau digugat ke PTUN akan kalah Plt bupati, saya yakin tidak ada surat rekomendasi dari Kemendagri," ungkap Thamrin di kantor Bawaslu usai membuat laporan. (Fahmi).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga