Minggu 31 Januari 2021

Diduga Bisnis Ilegal, RT/RW Net Menjamur di Situbondo

Oleh Redaksi, PUBLIS

Kabel RT/RW Net digantungkan ke kabel penerangan, Doc: Rozy

PUBLIS.ID, SITUBONDO - Ditengah kebutuhan akses internet bagi masyarakat, sejumlah pelaku usaha terdorong untuk menjalankan bisnis jasa internet yang informasinya keuntungannya menggiurkan. Seperti yang terjadi di Kabupaten Situbondo, di berbagai desa telah marak pemasangan jasa internet dengan harga murah yang disebut dengan istilah bisnis RT/RW Net.

Adapun jaringan RT/RW Net merupakan jaringan internet masyarakat dalam lingkup kecil yang terkoneksi melalui kabel atau diperluas dengan jaringan wireless, bisnis ini telah dikenal oleh banyak masyarakat sebab dinilai cukup murah, namun bisnis model dimaksud diduga bermasalah dan melanggar regulasi perundang-undangan.

Ketua Umum (Ketum) NGO Perkasa, Moh Sadik menyoroti akan maraknya bisnis Jaringan RT/RW Net di beberapa wilayah di Situbondo, sebab pelaku usaha ditengarai tidak mengantongi izin sesuai ketentuan yang berlaku.

"Para pelaku bisnis RT/RW Net dinilai hanya berpikir keuntungan saja, terbukti di beberapa tempat di desa-desa terdapat kabel jaringan internet yang ditempelkan pada tiang PLN atau pipa Listrik jalan. Seperti Aji mumpung cukup bermodal kabel saja dan transaksi pemasangan dengan masyarakat yang bersedia," terang Sadik, Jum'at 29 Januari 2021

Menurut Sadiq, bisnis RT/RW Net tersebut diduga melanggar UU No 36 tahun 1991 tentang telekomunikasi pasal 11 ayat 1 dengan ancaman 6 Tahun dan dengan denda Rp 600.000.00. Berdasarkan regulasi tersebut pelayanan informasi dan sejenisnya (Internet) hanya dapat dilakukan oleh BUMN, perusahaan atau badan usaha lainnya yang diakui dan terdaftar sesuai mekanisme yang berlaku.

"Kami telah mengumpulkan sejumlah data oknum pelaku usaha dan bukti dokumentasi RT/RW Net yang ada dibeberapa desa baik di wilayah Kecamatan Kapongan, Arjasa, Panji, Asembagus dan beberapa wilayah lain. Sesuai kajian internal lembaga bahwa ditengarai tidak mengantongi izin menjalankan bisnis jasa internet tersebut," jelasnya.

Kepala Dinas (Kadis) Kominfo dan Persandian Kabupaten Situbondo, Dadang A Bintoro mengatakan selama dirinya menjabat Kadis belum pernah ada pelaku usaha Wifi / RT/RW Net yang mengajukan permohonan administratif kepada kominfo, dan baru kali ini dirinya memperoleh aduan masyarakat oleh Lembaga Swadaya Masyarakat tentang maraknya keberadaan Bisnis RT/RW Net di wilayah Situbondo.

"Kami berterimakasih atas aduan dan infomasinya sebab mereka menjalankan bisnisnya tanpa ada komunikasi serta melaksanakan mekanisme yang telah ditetapkan, selanjutnya setiap pengusaha akan saya laporkan Ke Balmon (Balai Monitoring) provinsi Jawa Timur agar ada follow up serta sanksi tegas sebagaimana diduga melanggar UU No 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi," katanya, Kamis 28 Januari 2021.

Usai mengadukan kepada Kadis Kominfo, Ketum NGO Perkasa berencana akan menindaklanjuti ke Aparat Penegak hukum baik Kepolisian Resort Situbondo maupun Kejaksaan Negeri Situbondo, "Kami sudah mengumpulkan data pelaku bisnis RT/RW Net di beberapa desa di Situbondo yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan, bahkan mereka mayoritas sudah memiliki pelanggan ratusan orang lintas desa." (Roz)

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga