PUBLIS.ID, JEMBER - Baru 9 bulan menjabat sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Jember, beberapa capaian dan prestasi telah diraih  pria asal aceh Akhyar Tarfi SST MH, hingga tutup tahun 2022. Capaian tersebut diantaranya, BPN Jember berhasil menyelesaikan program sertifikasi tanah  tuntas 100 persen.

"Tahun 2022 kita mendapatkan target 75 ribu bidang.Akhir tahun ini kita sudah menyelesaikan 100 persen target yang sudah diberikan oleh atasan kami. Selain itu ada program sertifikasi redistribusi tanah sekitar 750 bidang itu juga sudah kita selesaikan," beber Akhyar.

Penyumbang Devisa Daerah dan berkontribusi meningkatkan hasil nilai tanah hingga 2,6 triliun. Capaian luar biasa didapatkan Kantor Pertanahan Jember, yaitu meraih penghargaan Teks Award dari Pemkab Jember atas kontribusinya ikut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai 81 miliar, di sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Berikutnya membantu percepatan pembangunan di daerah melalui peningkatan nilai tanah yang dijadikan dasar oleh Perbankan memberikan pinjaman kepada para pengusaha. Adapun nilainya  mencapai 2,6 triliun.

Menurutnya, dengan nominal sebesar itu akan memberikan modal yang besar bagi masyarakat untuk bisa berinvestasi di Jember.Seperti Perdagangan, Industri, Perumahan dan Pertanian dan sektor lainya.

"Jadi yang awalnya tanah tidak memiliki nilai di lembaga perbankan dengan adanya kepastian hukum berupa sertifikat, maka tanah tersebut memiliki nilai yang tinggi dan bisa diberikan pinjaman oleh Perbankan mencapai sebesar itu (2, 6 triliun)," katanya.

Mengamankan aset daerah dan pusat hingga dapat penghargaan dari KPK. Akhyar menambahkan, BPN Jember merupakan salah satu dari 4 Kabupaten di Jawa Timur yang telah mendapatkan penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena sukses dengan target penyelesaian sertifikat aset daerah 100 persen.
Selain itu penghargaan didapatkan  karena berhasil menyelesaikan 100 persen aset tanah milik pemerintah pusat dalam hal ini Barang milik negara.Yakni penghargaan didapatkan dari TNI AD/AU. Penghargaan lainnya dari  lembaga pendidikan UNEJ,  BUMN seperti PT KAI, PLN termasuk PTPTN karena berhasil menyelesaikan aset-asetnya.

"Aset TNI, PT KAI maupun PTPTN diawal memang ada masalah seperti dikuasai pihak lain, ada penyerobotan dari masyarakat ini kita selesaikan dengan sertifikasi," tutur Akhyar.

Selesaikan sengketa dan konflik tanah di masyarakat. Penanganan sengketa dan konflik tanah di tengah  masyarakat  menjadi prioritas utama yang harus diselesaikan lembaga pertanahan yang memiliki slogan "Melayani Profesional Terpercaya".Diantaranya sengketa tanah antara masyarakat dengan perusahaan milik pemerintah pusat maupun daerah.Misalnya konflik tanah  Ketajek, Curahninhko dan Mangaran.

"Hasilnya sudah memiliki progres seperti pemetaan dan identifikasi ulang, dan yang hari ini kita selesaikan mulai kita tuntaskan.Sementara yang belum kita selesaikan karena ada kewenangan pemerintah pusat, maka kita sudah melakukan koordinasi dan penawaran solusi kepada pemerintah pusat supaya segera kita selesaikan," imbuhnya.

Penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan dan pesisir. Menurut Akhyar, terkait penyelesaian penguasaan tanah masyarakat dalam kawasan hutan yang dikuasai  sekitar 25 ribu warga  juga mulai membuahkan hasil.Saat ini tim terpadu dari Kementerian LHK sudah melakukan peninjauan lapangan dalam rangka  proses analisa data.

"Mudah-mudahan segera ditetapkan SK pelepasan kawasannya dan tahun 2023 harapannya masyarakat Jember yang ada di kawasan hutan yang sebelumnya ilegal akan jadi legal dan bisa mendapatkan hak atas tanah dari BPN, " jelas Akhyar.

Selanjutnya persoalan tanah di wilayah pesisir pantai laut selatan yang saat ini sedang dalam proses penanganan  juga menjadi progres utama BPN Jember. Meskipun baru  ditangani akhir 2022, kata Akhyar, tapi  sudah menunjukkan hasil yang baik.Seperti melakukan sosialisasi kepada seluruh pihak terkait dengan edukasi  sehingga semua pihak bisa memahami.

"Tahun 2023 kita segera lakukan inventarisasi dan segera dilakukan penataan ulang di wilayah pesisir.Karena kalau tidak, akan menjadi kawasan yang tidak baik, tidak memberikan kemanfaatan bagi seluruh pihak bagi masyarakat, Pemda maupun investor, " pungkasnya.

Reporter: Imam Tahrir
Editor: Fahmi
Publiser: Ammar