Sabtu 15 Agustus 2020

Berikut Alasan Logis Aliansi Mahasiswa Papua Tuntut Referendum

Oleh Redaksi, PUBLIS

AMP Demonstrasi di Bundaran DPRD Jember, Doc: Fahmi/Publis

PUBLIS.ID, JEMBER - Adanya militerisme, tidak berlakunya hukum, otonomi khusus namun masih dikendalikan Jakarta menjadi alasan logis bagi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) di Jember melakukan aksi demonstrasi di bundaran DPRD menuntut referendum.

Korlap Aksi, Midi Felex Kogoya mengatakan, tuntutan demonstrasinya adalah menolak otonomi khusus jilid II. Kemudian New York Agrement yang dilakukan Indonesia, Belanda dan Amerika tanpa melibatkan orang Papua, "Itu rekayasa dan ilegal," ujar Midi kepada sejumlah media, Sabtu 15 Agustus 2020.

AMP menolak itu semua dan inti tuntutannya, Indonesia harus mengakui Papua Barat sebagai bangsa yang pernah merdeka. Sebagai negara demokrasi menurut Midi harus berani melakukan referendum di Papua Barat.

Selama ini, Midi menyatakan bahwa otonomi khusus di Papua implementasinya tidak ada di Papua sebab otoritas penuh oleh Jakarta dan negara. Jadi, implementasi Undang-Undang tidak pernah dirasakan oleh orang-orang Papua, hanya dirasakan elite politik dan kepentingan baik Indonesia maupun orang Papua yang bekerja di pemerintahan.

"Jadi, untuk mengakhiri ini semua kami minta referendum di Papua Barat untuk menentukan nasib sendiri, kami akan menuntut terus sampai ada kebebasan dari Indonesia, dari Kapitalis dan Imprealis. Kami harus mengakhiri atas penindasan ini," terang Midi.

Midi berpendapat, semestinya negara demokratis berani mengadakan referendum supaya melihat orang asli Papua yang ingin merdeka dan yang tidak, sebab itu adalah sistem kewenangan yang dimiliki Indonesia. Jadi, harus berani mengadakan referendum di Papua Barat.

"Saya pikir 80 persen menginginkan referendum untuk menentukan nasib sendiri, 20 persennya orang-orang imigran yang ada di Papua Barat kemudian orang-orang Papua yang bekerja di pemerintahan tapi 80 persen ingin mengadakan referendum, sebab referendum tidak ada kerugian bagi kedua belah pihak dan pihak yang lain sebab itu adalah hak asasi yang melindungi martabat manusia," jelas Midi.

Jurnalis di Papua Dikendalikan Militer

"Kalau mengenai jurnalis di Papua, itu dikendalikan oleh militer, keamanan. Baik TNI maupun Polri, jadi Kapasus juga ada di sana sehingga tidak bisa dipublikasikan media nasional maupun Internasional. Saat ini yang eksis hanya media lokal, itu Jubi tabloid dan Suara Papua," kata Midi.

Sementara untuk media nasional dan internasional, sambung Midi, semua dibubarkan. Kalau media nasional, Midi menegaskan bahwa konten pemberitaannya menurut versinya militer, tidak sesuai dengan realita.

Sebagai koordinator aksi, Midi sempat membagikan selebaran ke jurnalis di Jember namun dibatasi oleh keamanan. "Itu membuktikan bahwa kami tidak bisa menyampaikan aspirasi sebenarnya di Papua, ingin menyampaikan namun ditutup," ungkap Midi.

Menurut Midi, pembatasan akses ke media ini membuat banyak orang tidak mengerti, warga Indonesia sendiri dan orang luar negeri. Mereka akan menganggap di Papua aman-aman aja. Seakan akan media telah dimanipulasi berdasarkan versinya negara.

Warga Papua yang Membangkang Dibunuh

"Sejak 2 Desember 2018, operasi militer di Terjal Papua, khususnya di Nduga, Irian Jaya dan Timika. Khusus di Nduga sekitar 257 korban jiwa, itu yang sudah didata. Sementara untuk yang diculik dan dibunuh kami tidak tau," Kata Etanias Wadimbok.

Sebenarnya seribu lebih, lanjut Etanias, namun yang sudah didata berdasarkan data dari masyarakat. "Kami sudah wawancara dengan masyarakat, mereka bilang semua 257 korban jiwa," tuturnya.

Sementara untuk yang di Irian Jaya dan Timika, Etanias belum mengetahui secara pasti sebab belum menanyakan ke warga. Penindasan lainnya adalah tidak bisa bersuara, semua harus diam, sebab semua diancam dengan senjata.

"Kalau kita memberontak, maka hari itu juga akan diculik dan dibunuh. Pos militer di sana sekitar 1 KM ada pos, saya katakan negara hukum tapi bukan negara hukum, di Papua tidak ada kepastian hukum, kehadiran hukum dan implementasi hukum terhadap orang Papua," ungkap Etanias.

Ketimpangan Ekonomi, Tidak Sama dengan Pernyataan Jokowi Soal Harga BBM

"Kalau ketimpangan ekonomi, kemaren dari Jakarta Bensin di sama ratakan dengan Jawa harganya tapi tidak dengan realita yang ada di lapangan. Contoh saya ambil di Pintang itu 1 liter harganya Rp. 40.000," katanya. Saat ditanya pernyataan Presiden harga bensin, Etanias menegaskan bahwa pernyataan itu tidak benar.

Selain bensin, sambung Etanias, harga semen untuk di Wamena ibu kotanya Rp. 55.500. Tapi, di Pintan dan Nduga harganya Rp. 1.500.000 per saknya. Jadi, untuk ekonomi tidak sama dengan yang dibicarakan oleh pusat. Bensin premium Rp. 40.000 itu di kota apalagi untuk yang di pedalaman.

Etanias menegaskan bahwa otonomi khusus implementasinya tidak ada sama sekali. Program masuk yang diberikan bukan orang asli Papua padahal di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus. Itu semua diancam oleh kapitalisme, imprealisme dan militerisme.

"Masyarakat benar tidak merasakan otonomi khsusus hanya merasakan ketidak adilan, pemerkosaan, intimidasi dan kekerasan ada di Papua. Pemerkosaan real dilakukan oleh oknum militer," kata Etanias.

Di Jember, mahasiswa Papua totalnya sekitar 50an ke atas dan setengahnya mendapata beasiswa. Sejauh ini, komunikasi mahasiswa Papua yang di Jember lancar dengan mahasiswa yang di Malang, Solo, Jogja dan Jakarta. (Fahmi).


Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga