Selasa 07 Juni 2022

Berdiri Baru Satu Tahun, Koperasi KJHS Dapat Proyek Penyedia Beras ASN Jember

Oleh Redaksi, PUBLIS

DPRD Jember

PUBLIS.ID, JEMBER - Baru berdiri satu tahun, Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera (KJHS) sudah mendapat proyek menggiurkan, menjadi penyalur beras Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember.

Keanehan tersebut menuai rasa curiga dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebab baru satu tahun berdiri sudah ketiban durian runtuh. "Kalau sudah bicara soal beras, masuk di RMU (Rice Milling Unit) , kita tidak bisa kontrol itu beras dari mana. Seharusany ada perjanjian antara koperasi dengan RMU yang berasal dari Gapoktan, bahwa beras yang dibeli harus dari petani Jember," ujar DPRD Jember David Handoko Seto usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait tunjangan beras ASN.

Menurutnya, rekam jejak bisnis dari koperasi yang ditunjuk oleh Pemkab Jember ini nyarais belum ada. Mengingat lembaganya saja baru berdiri satu tahun. Sehingga, kemampuannya untuk melayani 10 ribu ASN di kota tembakau ini, kurang meyakinkan.

"Walaupun Ketua koperasinya mantan Kepala Dinas Koperasi, tetapi dalam pengalaman pengadaan untuk melayani ASN sebanyak itu bukan hal mudah. Pertama sistem pambayarannya itu tidak dipotong gaji, tetapi dibayarkan langsung oleh ASN kepada OPD masing-masing, dan apakah ada jaminan kalau ASN akan membayar  sesuai yang dicita-citakan koperasi ini,"tambah David.

Mengingat, kata David, Bupati Jember Hendy Siswanto membuat surat Edaran untuk menghimbau ASN, agar membeli beras di Koperasi itu.Namun, hal itu sifatnya tidak wajib bagi pejabat. "Jadi ASN tidak wajib jadi anggota koperasi, atau tidak membeli beras di RMU yang ditunjuk Koperasi, melalui OPD masing-masing," tutur Sekretaris Komisi B ini.

Jika memang tujuan Pemkab Jember ingin memberdayakan petani melalui program itu, kata David, seharusnya Koperasi dan 9 RMU yang saja ditunjuk , tetapi sekubnya diperluas dan ditambah. "Karena untuk melayani beras premium itu diperlukan peralatan yang modern, karena beras untuk petani harus premium, bukan beras yang kita temukan saat beras bantuan Covid-19 ,yanb medium, tapi tidak sesuai spesifikasi," jelasnya.

Legislator Partai Nasdem ini menilai jika ingin memberdayakan petani, Dinas Pertanian Jbet harus bisa melakukan pengawasan saat musim panen padi, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). "Terutama HPP, kadang kadang HPP tidak seperti yang diharapkan, padahal ongkos produksi dari petani naik 20-30 persen, HPPnya masih tetap segitu, Kadang-kadang saya kasihan kepada petani,"jelasnya.

Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten II Sekretaris Daerah Jember Edi Budi Susilo bahwa hal ini sesuai peraturan Dirjen pembendaharaan, bahwa tunjangan baras, dapat diberikan dalam bentuk uang maupun barang. "Kemudian kita berikan himbauan kepada ASN melalui OPD masing-masing ,supaya juga memesan beras milik petani kita, melalui koperasi kita, koperasi ASN (Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera),"jelasnya.

Program itu, lanjut Edi, tidak diwajibkan bagi ASN untuk membeli beras di Koperasi itu. Artinya, SE dari Bupati Jember sifatnya hanya himbauan tanpa ada pemaksaan. "Kami sampaikan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mau pesan boleh, yang tidak memesan juga tidak papa, artinya tidak mewajibkan, misalkan di OPD ada 100 ASN, yang memesan hanya 80, ya yang 80 itu yang didaftarkan,"tuturnya.

Edi menjelaskan di Jember terdapat sekitar 10.300 ASN, jika dihitung dengan anggota keluarganya mencapai 28.882 jiwa. Artinya jika dikakulasi dengan jumlah penduduk kota Tembakau, hanya bagian kecil saja. "Bagian kecil dari 2,6 juta penduduk kita. Tetapi kita ingin berikan contoh kepada masyarakat untuk membantu petani kita, dengan lengan kita," terangnya.

Sementara kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura  dan Perkebunan (TPHP) Jember Imam Sudarmaji ketersedian beras mengalami Surplus yang mencapai 200 ribu Ton. Sehingga diperlukan pembukaan pasar baru. "Dan jatah  ASN dan anggota keluarganya tiap bulannya sekitar 230 ton, jadi surpulnya beras Jember sangat Cukup, bahkan butuh pasar lain, untuk kita jualkan," tuturnya.

Namun program memang masih baru  , selain itu, kata Imam Sudarmaji, juga belum direalisasikan. Kerena regulasi dan penyedia, maupun distributor berasnya masih ditata. "Belum masih, inikan kita masih diskusi mulai dari regulasi, penyedia dan lain sebagainya," tandasnya.

Sementara, Ketua Koperasi Konsumen Jember Harmoni Sejahtera Arismaya menagakui telah melakukan sosiliasisi di kecamatan-kecamatan, walapun hanya dihadiri 4 orang saja. Karena memang banyak orang yang kurang percaya dengan koperasi. "Kalau secara resmi kantor kami beralamat di Jalan Panjaitan," jelasnya.

Arismaya juga menklaim bahwa Koperasi Jember Harmoni sejahtera ini, ditahun 2021 juga dipercaya kontrak kerja Pemkab Jember untuk suplay Jagung 2 ribu ton tahun 2021.

"Jadi kalau tidak kita siapkan dari sisi administrasi dan kelembagaan, tidak mungkin kita dipercaya,"tandasnya. Sekedar informasi, setiap kilo tunjangan beras dibandrol harga Rp 9 ribu, dan masing-masing anggota keluarga ASN di jember dapat tunjangan 10 kilogram tiap bulannya.

Reporter: Imam N
Publiser: Ammar

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga