Rabu 10 Agustus 2022

Belanja Pemerintah di Daerah Sebagai Shock Absorber

Oleh Redaksi, PUBLIS

Fajar Sidik SH., M. Medkom. Dok: Pribadi.

Sesuai pers release yang dikeluarkan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung diketahui bahwa penerimaan perpajakan melonjak signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Peningkatan pendapatan ini, menjadi tanda geliat perekonomian Lampung bertumbuh positif. Untuk diketahui bahwa penerimaan perpajakan se-Provinsi Lampung pertanggal 30 Juni 2022 mencapai Rp5,37 triliun atau mengalami pertumbuhan 26,58%. Kenaikan terbesar disumbang dari penerimaan Bea Keluar yang naik sebesar Rp0,6 triliun, penerimaan pajak Rp4,86 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,51 triliun. Adapun kontribusi penerimaan pajak berasal dari Pajak Penghasilan Non Migas Rp2,01 triliun, Pajak Pertambahan Nilai Rp1,2 triliun, Pajak Bumi dan Bangunan Rp11 miliar, Pajak Lainnya Rp62,75 miliar, dan Pajak Perdagangan Internasional Rp1,58 triliun.


Jika pada sisi pendapatan data menunjukkan tren positif, namun dari sisi belanja terjadi kontraksi. Untuk diketahui bahwa sampai 30 Juni 2022, belanja APBN di Lampung, baik belanja satker Kementerian Lembaga maupun transfer ke daerah dan dana desa, mencapai  Rp14,1 triliun. Realisasi tersebut didorong oleh kontribusi belanja pegawai yaitu sebesar Rp1,77 triliun, belanja barang Rp1,1 triliun dan Belanja Modal Rp0,37 triliun serta Belanja Bantuan Sosial Rp14,69 miliar. Jika dibandingkan dengan periode sebelumnya, belanja APBN tersebut terjadi kontraksi 11,06 persen (y-o-y). adapun penyebabnya karena belum optimalnya belanja barang dan modal yang realisasinya baru mencapai 32,84 persen dan 19,54 persen. Pun demikian dengan belanja transfer ke daerah yang terkontraksi 3,36 persen dibandingkan tahun lalu atau mencapai Rp9,72 triliun meskipun kontraksi tersebut terjadi karena dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah se-Lampung lebih kecil dibandingkan tahun 2021. Belanja APBN tumbuh positif hanya terjadi pada belanja Dana Desa yang mengalami pertumbuhan realisasi mencapai 12,58 persen dibandingkan tahun lalu, atau sebesar Rp1,11 triliun.


Khusus kinerja APBD di seluruh Pemda Provinsi/Kota/Kabupaten se Lampung, tercatat realisasi pendapatan semester I tahun 2022 sebesar Rp11,1 triliun, sedangkan realisasi belanja sebesar Rp9,37 triliun. Perhatian utama Pemerintah Daerah, bukan hanya mendorong belanja melalui APBD, namun juga mendorong realisasi belanja DAK Fisik yang masih jauh dibawah target. Dari alokasi anggaran sebesar Rp1,92 triliun, realisasi pertanggal 30 Juni 2022 hanya Rp126,61 miliar atau 6,59 persen. Artinya, peran aktif seluruh pemerintah daerah untuk melakukan akselerasi belanja, sangat diharapkan.


Pertumbuhan ekonomi akan semakin atraktif apabila kinerja belanja pemerintah positif. Oleh karena itu, seluruh satuan kerja pengelola APBN maupun SKPD pengelola APBD, diharapkan dapat mendorong belanja pada semester II tahun 2022 lebih optimal. Sinergi yang baik dengan seluruh satker maupun pemerintah daerah, akan mendorong perekonomian Lampung semakin bertumbuh dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Belanja pemerintah melalui APBN dan APBD, memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus sebagai shock absorber. Oleh karena itu, semakin berkualitas belanja pemerintah, akan semakin mendorong geliat perekonomian Lampung. Sedangkan khusus belanja subsidi dan kompensasi, baik berupa bantuan sosial maupun kompensasi lainnya, memegang andil dalam menjaga stabilitas perekonomian di Indonesia. Tujuannya tidak lain untuk menjaga kelangsungan hidup masyarakat, terutama kelompok masyarakat miskin dan rentan.


Untuk diketahui bersama bahwa belanja pemerintah pusat (nasional) untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pertanggal 29 Juli 2022 sebesar Rp142,04 triliun atau 31,2 persen terhadap pagu anggaran. Adapun sektor yang memegang peranan sebagai shock absorber  yakni sektor perlindungan masyarakat dengan realisasi mencapai Rp64,76 triliun atau 41,84 persen dari alokasi. Sektor ini disalurkan untuk program bansos PKH, Sembako, BLT Desa, BLT Migor dan Bantuan PKL dan Nelayan. Selain itu, sektor penguatan pemulihan ekonomi yang alokasinya ditujukan utamanya untuk mendukung UMKM tumbuh melalui bantuan pembiayaan, realisasi pertanggal 29 Juli 2022 mencapai Rp46,61 triliun atau 26,1 persen dari alokasi. Sedangkan untuk sektor penanganan kesehatan sebagai upaya menjaga kualitas layanan kesehatan, telah disalurkan sebesar Rp30,66 triliun atau 25,02 persen dari alokasi dalam bentuk Klaim pasien Covid-19, Insentif/Santunan Nakes dan pengadaan Vaksin Covid-19.


Khusus untuk Provinsi Lampung, berdasarkan data spasial dari Kementerian dan Lembaga tingkat pusat diketahui bahwa penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Lampung mencapai Rp620,06 miliar untuk 848.100 KPM (data kumulatif penyaluran triwulan I dan II Tahun 2022). Sedangkan untuk bantuan sembako (sampai dengan tahap III) mencapai Rp423,48 miliar untuk 720.807 penerima. Terakhir bantuan sosial minyak goreng (data Kementerian Sosial), untuk Lampung tercatat telah disalurkan sebesar Rp210,15 miliar untuk 2,1 juta penerima (data kumulatif penyaluran april-mei 2022 atau Rp70,05 miliar untuk 700.512 penerima setiap bulannya). Ketiga alokasi anggaran ini, menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan miskin untuk tetap dapat meneruskan kehidupannya ditengah goncangan perekonomian global dan nasional saat ini.


Mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat tersebut, maka seluruh pimpinan satker dan SKPD, diharapkan mampu mendorong seluruh proyek-proyek yang dilaksanakan di Provinsi/Kabupaten/Kota se-Lampung, baik yang di biayai oleh APBN maupun APBD, untuk menggunakan tenaga kerja dan bahan baku lokal. Sehingga, akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar, sekaligus mendorong UMKM lokal bertumbuh yang pada akhirnya akan menekan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Lanjutkan sinergi, agar proses pemulihan paska pandemi dapat berjalan lebih cepat. Menuju Lampung Berjaya.



Ditulis oleh:

Fajar Sidik SH., M. Medkom. 

Kepala Seksi PSAPP, Kanwil DJPb Lampung

Redaksi

Publis.id berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga