Selasa 16 Maret 2021

Aroma Permainan Dana PTSL Desa Gumukmas Jember

Oleh Redaksi, PUBLIS

Foto ilustrasi sertifikar dari program PTSL

PUBLIS.ID, JEMBER - Ada aroma 'permainan' dana dari hasil menarik iuran warga untuk Program Pendaftaran Tanah Sistematis dan Lengkap (PTSL) Desa Gumukmas, Kecamatan Gumukmas, Jember.

Dana tarikan ke warga untuk program PTSL Desa Gumukmas ini samar-samar menjadi perbincangan warga, mulai belum terbayarkannya honor pendamping ukur hingga isu 200 juta dinikmati satu orang.

Meski mulai mencuat di masyarakat. Tapi, isu Rp. 200 juta tidak ada yang berani bicara, Pj Kades Gumukmas mengaku juga mendengarnya meski dia tidak bisa memastikan kebenarannya sebab hanya dari mulut ke mulut.

Soal honor pendamping ukur dari BPN informasinya mendapat Rp. 5000 per sertifikat. Namun, kabar tersebut dibantah panitia PTSL yang kata mereka dibayar Rp.80.000

"Biaya ukur sudah dibayar semua, patok sudah terbayarkan semuanya, temasuk di tingak RT/RW) ada kuitansinya kok, lunas semua sebelum kringatnya kering sudah saya bayar," Ujar Bendahara PTSL Desa Gumukmas Elok, Selasa 16 Maret 2021 di ruangannya.

Elok menyebutkan bahwa pembayaran honor dipasrahkan ke pemilik wilayah dan pendamping saat pengukuran. Sehingga, tidak mengetahui jika upah ukur belum diterima oleh RT/RW yang terlibat. "Ya ke pendamping yang punya wilayah, pendamping, jika RT belum menerima mungkin belum diserahkan, mungkin belum," dalih Elok.

lebih lanjut, Elok mengatakan bahwa honor untuk petugas ukur dihitung per-hari. Bukan, dibayar per-sertifikat. "Jadi kayak kerja itu lo mas, per hari itu berapa. Per hari itu Rp.80.000," katanya

Sementara itu, Ketua RT 001 RW 20 Dusun Jatiagung Gumukmas Mahfud mengatakan bahwa hal tersebut belum ada perjanjian. Tetapi, dia mengungkapkan biaya ukur dihitung per petok tanah. "Besok kalau petok sudah dipasang, per petok itu sepuluh ribu atau berapa lupa saya," ungkapnya

Mahfud mengatakan bahwa telah mengukur hampir 200 petok tanah. Namun, lanjutnya, belum ada pembayaran per-harinya. "Ini petok lo ya, kalau sertifikatnya saya nggak tau, kalau setiap harinya dalam pengukuran lima rupiah pun saya tidak pernah menerimanya," bebernya.

Senafas dengan ha tersebut, ketua RW 9 Dusun Kebonan Desa Gumukmas Sambasri juga mengaku belum menerima upah ukur. Bahkan, ia menduga, tidak mungkin dibayar. "Nggak mungkin di kasi (Bayaran), soalnya saya sudah selesai ngukur, selesai mendata, sudah satu bulan," imbuhnya

Sambasri mengatakan bahwa hal tersebut diungkapkan oleh Bayan (Wakil Kepala) Dusun Kebonan Desa Gumukmas Yudi. Sehingga, lanjutnya, hingga saat ini tiga RT terancam juga tidak bayaran." Pak Yudi Bayan (Wakil Kepala Dusun Kebonan), yha anak buah saya tiga RT, katanya mau dikasi, tapi berapa saya nggk tau soalnya gak bilang saya," ungkapnya

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Kepala Desa Gumukmas Misri mengaku belum mengetahui mekanisme pembayaran terhadap pelaksaan PTSL. Sebab belum ada peraturan desa (Perdesnya). "Karena Peraturannya bagaimana pembagiannya saya juga tidak tahu,"tanggapnya

Namun, Misri mengaku banyak rumor yang beredar dimasyarakat bahwa Kades lama memperoleh aliran dana sebesar 200 juta dari PTSL. tetapi, hal tersebut masih belum jelas sumbernya."Jadi orang-orang yang ngomong seperti itu, hanya dengar atau tau, atau hanya mengandai adai dengan menjumlah sertifikat saja," katanya

"Seandainya kepala desa memperoleh Rp.100.000 dan setiap warga bayar Rp.300.000 semetara yang sertifikat yang sudah diterbitkan 2000, jadi totalnya dari seluruh sertifikat Rp.200.000.000. mungkin hitungannya seperti iti, tapi kebenarannya saya juga tidak tahu," tandasnya.

Reporter: Robith
Publiser: Ammar

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga