Sabtu 24 April 2021

APBD 2021 Jember Sudah di Depan Mata

Oleh Redaksi, PUBLIS

Ilustrasi APBD Jember

PUBLIS.ID, JEMBER - APBD Kabupaten Jember akhirnya sudah berada di depan mata, tinggal selangkah lagi bisa dinikmati warga Jember setelah dikabarkan mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.

Rilis yang diterima Publis dari Ketua PWJ, Kustiono Musri mendapat kiriman Copy File surat digital dari wakil Ketua DPRD Ahmad Halim Jum'at sore 23 April 2021. Surat dari Pemprov yang ditanda tangani Sekda Dr. Ir. Heru Tjahjono MM, atas nama Gubernur dengan nomor 188/9944/013.4/2021 tertanggal 23 April 2021 memuat keputusan Gubernur nomor 188/224/KPTS/013/2021.

Berisi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

"Tinggal selangkah lagi, Jember resmi memiliki Perda APBD 2021," ujar Halim. Pihaknya menjelaskan bahwa setelah dilakukan revisi sesuai petunjuk pemprov, maka Pemerintah Kabupaten Jember dapat segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bupati tinggal melakukan revisi sesuai petunjuk pemprov, kemudian BAP hasil evaluasi ditandatangani Bupati bersama DPRD, maka tuntas sudah tahapan di Jember. Berikutnya kirim lagi ke Pemprov untuk mendapatkan nomor register," jelas Halim.

Point penting dalam surat pemerintah provinsi, kata Halim, adalah memerintahkan Bupati agar segera menyesuaikan kembali Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana hasil pemetaan (mapping) menu kegiatan DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya dan Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan pada APBD Tahun Anggaran 2021,

Gubernur juga menyebutkan bahwa Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur urusan, bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di penutup suratnya, Gubernur juga jelas menyebutkan, apabila hasil evaluasi telah ditindaklanjuti maksimal 7 (tujuh) hari kerja oleh Pemerintah Kabupaten Jember, maka Pemerintah Kabupaten Jember dapat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jember tentang APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Jember tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber: Pers Release
Publiser: Robith Fahmi

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga