Selasa 23 Juni 2020

Akademisi UGM Curiga DPD Campuri Urusan Daerah Terlibat Politik Lokal Menjelang Pilkada

Oleh Redaksi, PUBLIS

DR Oce Madril, SH, MA, Doc: dari profil akun Linkdinnya.

PUBLIS.ID, JEMBER - DPD RI yang turut mengintervensi persoalan di Jember hingga menggelar Forum Konsultasi dan Mediasi dengan anggota DPRD, tokoh partai politik dan tokoh masyarakat oleh akademisi UGM dinilai melampaui kewenangan DPD.

Sebagaimana yang disampaikam Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta DR Oce Madril, SH, MA kepada media, Senin 22 Juni 2020.

Oce menyebut dalam UUD 1945 dan UU no 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah jelaskan bahwa DPD hanya memiliki wewenang dalam hal legislasi, pengawasan dan penganggaran dalam hal-hal tertentu dan itu pun terbatas.

Kata Oce, mengadakan forum konsultasi dan mediasi, tidaklah termasuk wewenang DPD. Apalagi jika menyangkut perkembangan politik suatu daerah. Itu menjadi urusan daerah tersebut. DPD tidak boleh turut campur, sebab DPD dapat dianggap turut melakukan “manuver politik” di daerah.

Pengamat Hukum Tata Negara ini memandang Pemerintah Daerah telah memiliki otoritas sendiri, yaitu Kepala Daerah Bersama perangkatnya (Dinas-dinas) dan DPRD. "Otoritas pemerintah daerah inilah yang bertanggung jawab terhadap segala urusan di daerah," katanya.

Berdasarkan UU Pemda dan UU Administrasi Pemerintahan, lanjut Oce, ada mekanisme kerja di daerah untuk menyelesaikan hal-hal tertentu. Disamping itu telah ada Kementerian Dalam Negeri yang diberikan kewenangan oleh UU Pemda untuk menyelesaikan jika ada permasalahan di Daerah.

Oce berpendapat, bila Ketua DPD sampai turut ikut campur pada urusan daerah tertentu sangat mencurigakan. "Jangan-jangan Ketua DPD turut mencampuri urusan politik lokal menjelang Pilkada," ucap Oce.

Masih kata Oce, jika tindakan yang dilakukan DPD itu terjadi, maka hal tersebut jelas telah melampui wewenangnya dan tidak dapat diterima secara hukum serta semakin meruntuhkan kepercayaan publik kepada DPD yang saat ini sudah rendah. "Padahal saat ini banyak urusan internal terkait wewenang dan tugas DPD yang belum optimal dilaksanakan," tuturnya.

Oce menyarankan, ketimbang mengurus urusan yang bukan menjadi wewenangnya lebih baik DPD fokus bekerja pada tugas-tugasnya sehingga keberadaan DPD dirasakan manfaat. (*).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga