Rabu 26 Agustus 2020

78 Pemerintah Daerah Teken Kerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak

Oleh Redaksi, PUBLIS

PUBLIS.ID, JEMBER - Guna melakukan pengawasan terhadap wajib pajak bersama-sama, Wakil Bupati Jember, Drs. KH. A. Muqit Arief, menandatangani kerjasama secara virtual di ruang rapat Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu, 26 Agustus 2020 dengan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan untuk optimalisasi pemungutan pajak pusat dan daerah.

Tidak hanya Jember, penandatangan juga dilakukan secara serentak di 78 pemerintah daerah. "Salah satu yang akan dilakukan, yakni melakukan mekanisme pengawasan wajib pajak bersama, berbagi data mengenai pajak dengan instansi terkait, kemudian sistem informasi yang terinteraksi satu sama lain,” jlentrehnya.

Hal itu akan menjadi suatu langkah yang sangat efektif untuk para wajib pajak guna memenuhi kewajibannya. Apabila para wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya, akan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukannya. Seperti proses jual beli lahan, jual beli pabrik, dan lainnya.

Kerjasama itu akan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pendapatan, baik untuk pusat maupun daerah. “Ini semua demi kesejahteraan masyarakat,” tegasnya. Masyarakat harus tahu pasti, bahwa sebagai wajib pajak harus melaksanakan pembayaran pajak tepat pada waktunya, tidak menunda-nunda pembayaran pajak. Ada konsekuensi yang harus dipikul, manakala akan melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan aset mereka.

Disamping itu, wabup menyebut pentingnya berusaha agar pendapatan daerah semakin meningkat, sehingga modal pembangunan semakin tercukupi. “Pastinya, pelayanan kepada masyarakat juga semakin mumpuni, karena pajak merupakan salah satu instrumen yang sangat potensial bagi pembangunan,” tutupnya. (*).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga