Selasa 10 April 2018

Sekda Inhil Ikuti FGD Transparansi Dana Bagi Hasil

Oleh Redaksi, PUBLIS

Sekretaris Daerah Inhil H Said Syarifuddin bersama Sekda se-Provinsi Riau / Doc Rhema Melo

PUBLIS.ID, Jember - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), H. Said Syarifuddin mengikuti Focus Group Discussion (FGD) tentang transparansi dana bagi hasil (DBH) di Batam. Selain Sekda Inhil, FGD yang digelar Pemerintah Pusat melalui Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) dibawah naungan Kementerian Koordinasi Perekonomian ini juga turut diikuti oleh Sekretaris Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Riau serta Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Ahmad Hijazi.

 

Sekda Inhil, H Said Syarifuddin mengatakan, Senin (9/4/2018), FGD digelar untuk menindaklanjuti pertemuan antara Sekda se-Provinsi dengan Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu yang spesifik membahas tentang Transfer Dana Ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil (DBH). "Pada waktu itu, Sekda se-Riau meminta adanya transparansi soal pengurangan DBH dan meminta transfer dana ke daerah dilakukan secara berkala," ujar Said.

 

Saat dalam forum FGD Said menjelaskan, Dirjen Perimbangan Keuangan mengulas tentang transparansi DBH dari sisi tugas, fungsi dan perannya. Pembahasan juga berkutat pada persoalan Dana Bagi Hasil sektor industri ekstraktif. “Beberapa isu yang selalu menjadi pertanyaan banyak pihak dan ikut dibahas dalam FGD, antara lain mengenai mekanisme dan besaran alokasi DBH bagi masing-masing daerah, proses penyaluran, dan isu mengenai kurang bayar dan lebih bayar,” jelasnya.

 

Menurut Said, walaupun regulasi terkait DBH sudah diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan turunannya, beberapa pihak masih menganggap pembagian DBH dari sumber daya alam memiliki kelemahan, salah satunya karena pengaruh fluktuasi harga minyak dunia dan harga-harga komoditi lainnya, serta nilai tukar rupiah.

 

“Ketidakpastian yang muncul akibat pengaruh harga, menjadi sumber kekeliruan Pemerintah Daerah dalam menetapkan besaran DBH yang akan diterima dalam satu tahun anggaran sehingga berdampak terhadap terganggunya perencanaan anggaran daerah,” tuturnya.

 

Kedepan, sambung Said, EITI berkomitmen untuk terus berupaya mendorong transparansi mekanisme alokasi dan penyaluran DBH agar terbangun kesalingpercayaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Rhema Melo)

 

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga