Rabu 11 April 2018

Pemkab Jember Bersama Dirjen Penataan Agraria dan Tata Ruang Berkomitmen Tuntaskan Reforma Agraria

Oleh Redaksi, PUBLIS

Pemkab Jember bersama Dirjen Penataan Agraria dan Tata Ruang / Doc Mynto

PUBLIS.ID, Jember - Kunjungan kerja Dirjen Penataan Agraria dan Tata Ruang /BPN HS Muhammad Ikhsan,  di Kabupaten Jember Tahun 2018, disambut oleh Bupati Jember dan segenap Forkompimda di Pendapa Wahyawibawagraha, Rabu (11/04/18).

Bupati bersyukur menteri menugaskan tim terbaik, sebab masalah tanah banyak yang bertahun tahun belum terselesaikan. Bahkan, sebelum bupati lahir. Dengan demikian tim diharapkan mampu menemukan jalan keluarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jember menyampaikan paparan semangat Pemkab Jember beserta masyarakat, komitmen Jember menjadi daerah yang menuntaskan sertifikat tanah yang ada di Jember,

Dimulai dari semangat 19 kepala desa yang hadir, dan kepala desa yang telah mengkomitmenkan di desanya akan menjadi contoh tuntasnya sertifikat tanah di seluruh desa.

Di Jember ada 128. 600 bidang tanah 22,5% bersertifikat yang baru ,77,5 % belum bersertifikat, survei target  program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 50.000 bidang maka baru mencapai 27,4 % artinya 281 sekian bidang,

Dimulai dengan komitmen pemanasan bupati bersama kepala BPN  yang sebelumnya keliling di seluruh Kabupaten Jember, kongres RT RW se - Kabupaten Jember di 6 Titik untuk mensosialisasikan program-program pemerintah dan PTSL, yang kemudian ditindaklanjuti dengan sosialisasi lebih detail dengan masyarakat di wilayah masing - masing.

Sebagian besar tanah bermasalah dengan biaya, solusinya selanjutnya akan digerakkan gotong royong pada APBD 2018 dimasukkan 34,5 milyar untuk dana pendampingan PTSL per bidang tanah didampingi Rp 150.000,- pembiayaan tersebut untuk materai 42, patok 42, biaya transportasi petugas desa Rp 100.000,- termasuk pengumpulan berkas tanah, pengumpulan berkas tanah perbaikan dokumen yang diperlukan.

Dana gotong royong dari masyarakat 150.000, per bidang untuk persiapan biaya pendukung, khusus patok membiayai patok tanah yang ke 5,6,dan seterusnya, materai yang ke 5,6 dan seterusnya.

Dari 19 desa, terkumpul 8 kecamatan, diantaranya Jombang 3 desa, Jombang paling banyak dengan total 14700 tanah, "Mudah mudahan menjadi kecamatan pertama yang lulus 100% bersertifikat tanah di wilayahnya," katanya.

Komitmen untuk desa yang sudah siap ini diinginkan bupati, "Tidak ada lagi penarikan biaya biaya kepada masyarakat diluar ketentuan yang disepakati," ujarnya.

Bupati berharap 19 desa menjadi teladan, menjadi semangat untuk desa yang yang lainnya, juga kunjungan dirjen dapat bermanfaat maksimal.

Disampaikan Dirjen Penataan Agraria HS Muhammad Ikhsan,  Target PTSL di Jember  40.000 ditambah dengan redistribusi 50 ribu lebih yang penyelesaiannya paling lambat tahun 2023 semua bidang tanah di Kabupaten Jember sudah bersertifikat.

Momentum untuk kepentingan masyarakat, Reforma agraria yang sekarang dibangun, dinyatakan sukses apabila pemerataan ekonomi tingkat kesejahteraan masyarakat mulai meningkat.

Dirjen meminta jajaran APR Kabupaten Jember benar-benar memanfaatkan sesuai dengan peruntukan anggaran yang disampaikan bupati, "Hati hati, jangan ragu mengembalikan anggaran jika ada kendala agar tidak menjadi bumerang sendiri," tutur Ikhsan.

"Persoalan lahan dengan masyarakat akan diselesaikan dengan kekeluargaan, diberikan kepastian,dan kemudian diberikan akses untuk pendampingan rakyat, juga ada pembinaan untuk rakyat,bagaimana sertifikat memberikan kepastian dan kesejahteraan pada masyarakat," disampaikan Dirjen saat wawancara. (Myn).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga