Kamis 18 Januari 2018

Dinasti Politik dan Ancaman Demokrasi

Oleh , PUBLIS

Ilustrasi. (PUBLIS.ID)

PUBLIS.ID - Secara filosofis, manusia dilahirkan Tuhan bersamaan dengan hak-hak yang menyatu dalam dirinya yang dalam dunia modern disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). HAM yang dimiliki oleh setiap manusia ini, ada yang tidak dapat diganggu gugat dan ada pula yang dapat diganggu gugat dalam artian diintervensi oleh kekuasaan negara.


HAM yang tidak dapat diganggu gugat semisal hak untuk hidup, hak untuk bekerja, dan hak untuk mendapatkan keturunan. Sedangkan HAM yang dapat diganggu gugat semisal hak untuk di pilih dan memilih. Secara teoritis memang sulit membedakan mana HAM yang tidak dapat diganggu gugat dan mana HAM yang dapat diganggu gugat. Namun dalam konteks negara Indonesia, pembatasan terhadap hak asasi ini telah dinormakan secara ekplisit di dalam Pasal 28J UUD 1945, bahwa segala hak yang dimiliki oleh waga negara dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Artinya apa yang telah disepakati bersama menjadi UU, itulah yang dapat membatasi Hak Asasi Manusia.


Pembatasan terhadap Dinasti Politik
Harus dipahami bersama bahwa demokrasi tidak turun di ruang hampa tanpa realitas. Demokrasi turun dengan berbagai kelemahannya dalam masyarakat yang kompleks. Oleh karenanya demokratisasi demokrasi dalam suatu negara berbeda dengan negara lainnya, hal ini karena bergantung pada kondisi masyarakat yang bersangkutan. Dalam masyarakat yang pendidikan serta kesadaran berdemokrasinya sudah baik, maka demokrasi liberal dapat menjadi pilihan. Sedangkan dalam masyarakat yang tingkat kesadaran demokrasinya masih rendah, money politics masih tinggi semisal Indonesia, demokrasi tidak dapat berjalan sendirian tapi dibarengi dengan hukum untuk membatasi segala ancaman terhadap demokrasi, karena para pembajak jalanan selalu siap memanfaatkan celah demokrasi demi kepentingan pribadi.


Adalah hak bagi siapapun untuk menjadi pemimpin, oleh karenanya dalam perspektif yang ideal tidak ada larangan terhadap dinasti politik. Akan tetapi berbeda halnya di Indonesia, demokrasi tidak dapat diliberalkan begitu saja tanpa ada pembatasan-pembatasan oleh hukum.


Belajar dari pengalaman yang ada, mayoritas dinasti politik pasti menimbulkan masalah hukum utamanya korupsi. Hal ini dikarenakan dinasti politik tidak dimaknai sebagai hak politik melainkan sebagai peluang melainkan sebagai jalan melanjutkan pengaruh dan mengamankan posisi. Mengamankan posisi dari segala kemungkinan yang dapat menjerat seorang mantan kepala daerah ke masalah hukum. Memang tidak semua dinasti politik begitu, namun kalau kita lihat kuantitasnya rata-rata dinasti politik pasti bermasalah.


Selain itu, ancaman lain dinasti politik terhadap demokrasi adalah pemanfaatan jabatan untuk kepentingan politik. Seluruh jajaran perangkat daerah, mulai dari kepala dinas, kepala desa, kepala sekolah, dan PNS lain diwajibkan untuk membantu pemenangan keluarga kepala daerah yang bersangkutan. Kalau ini tidak dilakukan, akan berdampak pada jabatan orang tersebut, bisa saja ia dipindah tugaskan atau bahkan diberhentikan.


Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kemaslahatan yang lebih besar dan menjamin kompetisi yang sehat dalam pilkada, keberadaan dinasti politi sebaiknya dibatasi. Pembatasan ini sama sekali tidak melanggar HAM, karena konstitusi sendiri yang menjaminnya dalam Pasal 28J. Selain itu, hal ini dilakukan semata-mata demi kepentingan rakyat (vox populi supreme lex).

Baca Juga