Selasa 17 April 2018

Bukan Hanya Tidak Sesuai, Bawaslu Jember Sebut APK Telah Rusak

Oleh Redaksi, PUBLIS

Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Abdullah Waid / Doc dari Facebook Abdullah Waid

PUBLIS.ID, JEMBER – Seiring dengan ramainya pemberitaan terkait Alat Peraga Kampanye (APK) yang dipasang secara serampangan dan beberapa sampai dicopot oleh warga, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, Abdullah Waid, Selasa (17/4/2018)  menyebut permasalahan APK tidak hanya pada masalah pemasangan yang tidak sesuai, melainkan juga ada sejumlah APK yang telah rusak, copot, dan bahkan hilang dari lokasi pemasangan.

Untuk itu, Waid telah meminta Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk menginventaris seluruh persoalan tersebut dan segera dilaporkan ke Bawaslu. Waid juga telah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember terkait pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur yang tidak sesuai dengan titik lokasi yang sudah ditentukan.

“Kami telah berkoordinasi dengan KPU untuk mengevaluasi kembali penempatan yang sudah ada sebelum melakukan langkah-langkah yang lain. Informasi terakhir, KPU sudah mengirim surat semacam [surat] somasi kepada vendor terkait [kesalahan] penempatan APK,” katanya. Nanti, kata Waid, hasilnya akan direkap dan menjadi bahan rekomendasi ke KPU agar segera dibenahi.

Menurut Waid, sejatinya tanggung jawab kesalahan pemasangan ini masih berada ditangan penyedia APK alias vendor. Sebab hingga saat ini, belum ada serah terima pekerjaan yang dilakukan vendor ke KPU. Baru setelah ada serah terima, tanggung jawab pemeliharaan itu berada pada pasangan calon. “Sedangkan untuk sanksinya berupa sanksi administrasi, yakni berupa peringatan [tertulis],” ujar Waid.


Sebelumnya, pemasangan APK di sejumlah kecamatan di Jember terkesan serampangan. Selain tak sesuai dengan titik lokasi yang diusulkan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), penempatan APK yang berupa umbul-umbul tersebut juga dinilai mengganggu aktifitas masyarakat. Bahkan, di Kecamatan Tempurejo warga bertindak sendiri dengan mencopot APK yang dinilai menghampat aktifitas mereka. 

Sedangkan APK berbentuk spanduk terlambat didistribusikan. Sesuai jadwal, spanduk itu seharusnya telah terpasang di sejumlah lokasi strategis di masing-masing desa pada Minggu 15 April, kemarin. Namun fakta di lapangan, hingga Senin 16 April, spanduk itu belum juga dipasang pada sejumlah titik yang telah ditentukan.

Ketua KPU Jember, Achmad Anis, mengakui adanya keterlambatan pemasangan APK tersebut. Menurutnya, ketidak sesuaian penempatan APK ini juga masuk dalam kategori keterlambatan. Penyelesaiannya, kata Anis, pihaknya mempunyai mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai dengan perjanjian kerjasama kontrak yang sudah dibuat antara KPU dengan pihak penyedia. Namun, Anis tak merinci mekanisme seperti apa yang telah disepakati antara KPU dengan vendor tersebut. (MYN/RF).

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga