Selasa 21 Mei 2019

Berikut Pelayanan Paripurna RSD Balung

Oleh Redaksi, PUBLIS

Kasi Verifikasi dan Tujuan RSUD Balung, Sri Wahyuni (Doc: Robith Fahmi/Publis.id)


PUBLIS.ID, JEMBER – RSD Balung adalah salah satu rumah sakit umum milik daerah Kabupaten Jember yang mencoba memberikan pelayanan aministrasi secara paripurna. Jadi, semua administrasi yang berkaitan dengan BPJS, KIS, SPM dan Dispenduk bisa diselesaikan cukup di rumah sakit. Keluarga pasien, tidak perlu bolak-balik ke kantor BPJS yang letaknya di kota dan cukup jauh—cukup di rumah sakit.

Kasi Verifkasi dan Tujuan RSD Balung Sri Wahyuni menyampaikan, di rumah sakit Balung ada beberapa jenis pasien, pertama jenis pasien umum, kemudian pasien pengguna BPJS dan pasien pengguna Surat Pernyataan Miskin (SPM). Pasien umum jelas, berbeda dengan pasien SPM, di mana SPM ini dikeluarkan Dinas Sosial (Dinsos).

“Namun, SPM ini bisa diurus di rumah sakit yang memliki Tim Rujukan Sosal (TRS), kemudin pasien BPJS. Nah, yang spesifik di sini, pasien BPJS memiliki tenggat waktu tiga kali 24 jam harus sudah tercetak Surat Eligibilitas Peserta (SEP) di mana SEP ini sebagai jaminan pelayanan, jadi kalau SEP sudah tercetak maka pasien ini sudah terjamin oleh BPJS,” ujar Sri Wahyuni, saat berbuka bersama Forum Wartawan Lintas Media (FWLM) di Dira Balung, Selasa 21 Mei 2019.

Tenggat waktu tiga kali 24 jam sendiri khusus untuk yang melalui rawat inap emergency. Jadi, selama tiga kali 24 jam tidak dipertanyakan adminstrasinya. Pasien yang masuk rawat darurat dilayani lebih dulu baru dikonfirmasi administrasinya, setelah tiga kali 24 jam, harus sudah tercetak SEP, bila dalam jangka waktu tiga kali 24 jam ada masalah. Semisal, kartunya tidak cocok atau ada beda nama, maka harus dilakukan input, cukup di rumah sakit Balung untuk di cek apakah kartu masih aktif atau tidak.

Kemudin, sambung Sri Wahyuni, setelah diketahui aktif namun beda nama. Maka, dilakukan input di SITP guna untuk mengubah data, sehingga pasien tidak perlu ke kantor BPJS cukup di rumah sakit Balung. Asalkan, telah disiapkan KK dan KTP untuk online dengan data Dispenduk dan online data ini rumah sakit Balung akan melayaninya. Jadi, pasien semunya terlayani cukup di rumah sakit tidak perlu ke kantor Dispenduk.

Pelayanan spesifik lainnya, kata Sri Wahyun adalah bayi baru lahir. Semua bayi yang baru lahir oleh ibu pemegang kartu BPJS atau Kartu Indonesia Sehat (KIS) wajib dicetakkan kartu bayi sebagai dasar penjaminan. Cetak kartu bayi ini, juga harus dilakukan dalam jangka waktu tiga kali 24 jam. Sebenarnya, ini menjadi tugas kantor BPJS menerbitkan kartu. Tetapi, rumah sakit Balung menyediakan pelayanan semenjak ada implementasi untuk cetak kartu bisa di rumah sakit. Di RSD Soebandi atau RSD Kalisat, tidak melakukan input di rumah sakit tetapi karena jarak antara rumah sakit Balung cukup jauh maka diambil kebijaksanaan cukup mencetak di rumah sakit.

Sri Wahyuni menjelaskan, kondisi ini terkadang mengalami masalah, begitu bayi lahir rumah sakit keluarkan surat keterangan kelahiran sehingga harus ada KK dan surat nikah dan harus ada KTP ibu dan bapak serta harus ada kartu ibunya, baru bisa diinput melalui rumah sakit. Jadi, kantor BPJS akan mencetak kartunya di sana, sementara rumah sakit hanya menginput datanya yang mengeksekusi tetap kantor BPJS. Setelah itu, pihak BPJS akan mengantarkan kartunya ke rumah sakit kembali untuk kami cetak baru kemudian bisa cetak SEP, sehingga keluarga pasien cukup ke rumah sakit Balung, semuanya sudah bisa terlayani.

Menurut Sri Wahyuni, hal tersebut merupakan bentuk terobosan rumah sakit Balung untuk memberikan pelayanan kepada pasien secara paripurna. Pasien cukup datang ke rumah sakit, semua administrasi sudah bisa dilakukan di rumah sakit kemudian mereka pulang tidak perlu lagi ke kantor BPJS. Masa berlaku Kartu Kelahiran sendiri 28 hari. Jadi, selama 28 hari pasien harus sudah dimasukkan ke KK, setelah dimasukkan ke KK maka kartu harus diganti dengan yang baru, kartu tersebut nantinya yang menjadi dasar mencetak SEP. Apabila dalam waktu 28 hari belum tercetak atau mengganti kartunya 2 sampai 3 bulan kemudian, masih bisa diberlakukan. Bila pasiennya menggunkan mandiri maka pasien dikenakan cas premi mulai lahir. Namun, bila menggunakan SPM atau KIS maka otomatis dibayarkan oleh pemerintah.

“Pada prinsipnya, rumah sakit Balung ingin memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada pasien sampai dengan selesai. Bahkan, rumah sakit Balung membuka TRS hari Sabtu dan Minggu. Jadi, pasien pulang sudah bisa membawa bayi sehat, membawa akte kelahiran dan KIA,” jelas Sri Wahyuni.

Plt Dirut RSD Balung Drg. Nurcahyohadi bercerita sedemikian proses pelayanan di rumah sakit Balung adalah oleh-olehnya ketika mengikuti agenda kongres Bupati Jember dr. Faida MMR., saat itu bupati menyampaikan bahwa bayi baru lahir ditanggung, begitu pulang langsung dirapatkan di internal sebab begitu bupati berbicara harus bisa diimplementasikan di pelayanan sebab masyarakat terkadang tidak mau tau yang mana sebetulnya itu ada proses lebih dulu dan lain sebagainya.

“Makanya kita mencari celah mencari solusi, kita koordinasikan dengan BPJS akhirnya muncul solusi tadi itu, kartu sementara yang bisa kita buat paling tidak masyarakat harus jauh-jauh ke Jember, tetapi mereka tertanggung. Masalah SPM, kalau ada orang datang meragukan, ditanya meragukan sudah kita SPM kan daripada ujung-ujungnya di belakang jadi SPM maka itu memberatkan,” terang Drg. Cahyohadi. (RF) 



Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga