Kamis 09 Agustus 2018

Astrid Minta Kapolda Adili Astuti dan Imelda

Oleh Redaksi, PUBLIS

Terdakwa Astrik saat menjalani sidang di PN Ternate / Doc Mufrid

PUBLIS.ID, TERNATE - Astrid Fitriyani Pakaya alias Astrid si tergugat dalam kasus investasi bodong merasa tak puas. Sebab, pihak Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara terkesan tidak serius mengusut  Astuti Munir Alias Cili dan Imelda alias Uma.

Melalui kuasa hukum Astrid yakni Bachtiar menegaskan, sejak Astuti dan Imelda ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Malut pada 28 Maret lalu. Keduanya pun langsung ditahan.

Kabarnya, ketika kedua owner ini meminta penangguhan penahan pihak polda kesannya tertutup. Bahkan, hingga kini tidak ada kejelasan dari pihak Polda. Disamping itu, progres penanganan  keduanya pun terkesan jalan di tempat. 

"Polda harus berlaku adil mengusut kasus ini hingga tuntas. Jangan hanya klien saya yang tanggung resikonya sendiri," Desak Bahtiar. Rabu (09/08).  Usai mendampingi sidang Perdana Astrid. Dalam kasus ini, sambung Bahtiar,  Astuti dan Imelda merupakan Owner yang tugasnya mengumpulkan dana  dari sejumlah nasabah kemudian disetor ke kliennya. 

"Klien saya itu cuman menerima uang dari Astuti dan Imelda tapi kok hanya klien saya (Astrid) yang diadili," Keluhnya, sembari meminta agar Kapolda melihat kasus ini lebih bijak. Karena disatu sisi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksan Negeri (Kejari) Ternate secara jelas menyebutkan bahwa  mereka bersama-sama telah didakwa. Namun, diperjalanan dakwah kliennya dipisahkan dengan Astuti dan Imelda.

"Dalam pasal 55 secara jelas menyatakan bahwa Astuti, Imelda, Maswita dan Sugiari juga tetrlibat. Tapi kok kenapa mereka tidak disertakan dalam perkara ini dan terkesan didiamkan. Kapolda harus melihat kasus ini agar ada kepastian hukum bagi klien kami," tutupnya. 

Sementara dalam kasus ini Asrid sudah menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Rabu (09/08). Sidang Astrid sendiri akan dilanjutkan Rabu pekan Dengan agenda Eksepsi atas dakwaan dari JPU. Sementara perbuatan Astrid dijerat dengan Pasal  46 ayat (1) Jo Pasal 16 Undang undang (UU) Nomor 10 tahun 2008 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1992 tentang perbanakan. Jo Pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Azka)  

Redaksi

publis.ID berupaya menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita dan informasi dengan menerapkan standar jurnalisme yang berkualitas dalam meliput berbagai peristiwa daerah, nasional, dan internasional.

Baca Juga