Rabu 05 Desember 2018

Adian Napitupulu: Mewajibkan pemberitaan melanggar Kebebasan Pers?

Oleh Abdullah Elly, PUBLIS

Youtube ILC


PUBLIS, Jakarta - Adian Napitupulu anggota DPR dari Fraksi PDIP, Adian menjadi salah satu narasumber di Indonesia Lawyer Club, ILC 04-12-2018 mengangkat judul #PascaReuni212 yang di selenggarakan di Monas 02-12-2018. Dalam acara itu Adian memberikan statment "Mewajibkan pemberitaan melanggar Kebebasan Pers"

Menurut Cangara, media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak.

Media seharusnya menjadi alat komunikasi yang obyektif, independen, akurat dan berimbang menyampaikan berita ke masyarakat. Posisi media semestinya netral dan berimbang tidak berada di kubu manapun.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa media online telivisi, dan koran kini menjadi "alat" politik penguasa, bos- bos media kini sudah duduk manis di bangku petahana. Dengan itu kubu oposisi merasa di rugikan. 

Adian Napitupulu menanggapi soal kebebasan pers, menurut anggota DPR dari PDIP, kebebasan pers ini banyak persepsi dan mewajibkan pemberitaan itu juga melanggar kebebasan Pers. 

"Kebebasan pers banyak persepsi dan mewajibkan pers melanggar kebebasan pers" tutur, Adian dalam diskusi #Pasca212 di Indonesia Lawyer Club.

Adian juga menganalogikan saat HUT RI tidak semua media memberitakan HUT RI, Timses Jokowi-Ma'ruf Amin ini juga menyinggung masa orde baru yang membredel puluhan media untuk tidak memberitakan aksi 98 menurut Adian kalau media saat ini di identikan seperti massa order baru menurutnya tidak.


"Dalam konteks pers harus di jelaskan tuh, sekian puluhan media yang dibredel di jaman orde baru, kalau di Identikan dengan sekarang hal seperti itu, sepertinya tidak" ujar Adian.


Cendikiawan Al-Irsyad Al-Islamiyyah, Sugarbo Asngari menyoroti statment Adian Napitupulu di dalam wall facebooknya. Menurut pria asli Yogyakarta ini banyak yang terlewat dalam mencermati pernyataan Andian Natipulu di ILC.

Menurut Sugarbo "pers bebas itu mempunyai kebebasan informasi penting, benar, akurat, berimbang dan obyektif. Menyembunyikan informasi penting dan besar dari masyarakat adalah sebuah kejahatan. Kelakuan ini sama jahatnya dengan memuat konten terlarang dalam berita yang disiarkannya."

"Peristiwa aksi 212, suka atau tidak, merupakan peristiwa dengan magnitude yang luar biasa, memiliki nilai signifikansi tinggi, mengandung unsur human interest yang luar biasa, sehingga menjadi bahan berita yang "wajib" dimuat atau disiarkan oleh media massa." Kata Sugarbo, alumnus Universitas Gajah Mada.


Pria pecinta kopi nusantara ini juga berharap kepada Dewan Pers dan Komisi Penyiaran sebagai penjaga etika dunia informasi publik, mestinya memanggil dan menegur koran dan televisi yang mengabaikan kewajibannya itu! 

Masyarakat sangat dirugikan karena, pertama, pengabaian peristiwa penting itu merupakan kebohongan yang dilakukan media. Ada tendensi untuk menyembunyikan informasi. Berikutnya, Masyarakat juga dirugikan karena tidak ada catatan sejarah tentang momentum ini. - kata Sugarbo dalam tulisan di wall facebooknya

Sugarbo merasa banyak lagi hal penting yang perlu dikaji berkait dengan fenomena penolakan memberitakan aksi di Jakarta kemarin. Dewan Pers dan Komisi Penyiaran, menurut saya, merupakan  lembaga yang kompetens dan punya kewajiban untuk melakukan kajian.





Abdullah Elly

Lahir di Jakarta, Abdullah Elly adalah ketua Departemen Olahraga dan Kesenian di Pemuda Al-Irsyad, Mantan wakil sekretaris jenderal di Pemuda Al-Irsyad 2015, mendirikan Pemuda Islam Sosial (PIS) pada tahun 2012.

Baca Juga